Jakarta, Gatra.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan menegaskan memiliki kesamaan dengan calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan dalam memandang UU Cipta Kerja.

"Ternyata capres kita, Pak Anies Rasyid Baswedan punya langkah dan pikiran yang sama dengan PKS, yaitu akan melakukan evaluasi UU Cipta Kerja," ujar Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS Indra pada diskusi Terbuka "Dampak Sosial UU Ciptaker terhadap Ketahanan Keluarga" yang digelar DPP PKS di Kantor DPTP PKS, Kamis, (1/2).

PKS, sebut Indra, sudah sejak awal menolak UU Cipta Kerja ini, mulai dari saat pembahasan, pengambilan keputusan, hingga saat ini meminta mencabut UU tersebut. Hal ini merupakan perjuangan ideologis PKS yang melihat peraturan ini tidak berpihak kepada para buruh dan pekerja.

"Banyak isu kenapa buruh Indonesia menolak sejak mulai pembahasan bahkan penyusunan, dan kenapa buruh Indonesia dalam berbagai gerakannya masif melakukan penolakan. Karena mereka melek, banyak sekali pasal-pasal yang menyebabkan mereka akan terhimpit," jelas Indra.

Terkait substansinya, Indra menyoroti beberapa peraturan yang menjepit dan merugikan pekerja, yaitu terkait kebijakan upah murah, perluasan pintu PHK, pemotongan pesangon, sistem karyawan kontrak, dan tenaga kerja asing.

Indra mengingatkan kepada para buruh yang menginginkan perubahan, untuk memilih Presiden dan partai berdasarkan rekam jejak dan keberpihakannya selama ini.

"Kalau kita lihat rekam jejak apa yang dilakukan Pak Anies ketika bicara kenaikan upah, beliau mengedepankan keadilan, bukan sekedar kepastian hukum," jelas Indra merujuk pada kenaikan UMP DKI Jakarta yang melebihi ketetapan pada peraturan nasional.

"Rekam jejak PKS juga begitu. Tidak ada satupun kebijakan PKS, pilihan politik PKS yang mengabaikan rasa keadilan buruh Indonesia."