Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab alasan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang akhir-akhir ini tidak diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus program bantuan sosial (bansos).

“Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ucap Hasto Kristiyanto saat menemui awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1).

Hasto memberikan contoh salah satu program bansos yang dinilai bermasalah dan telah menyalahgunakan data dari Kemensos. Program ini adalah Penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).

Baca juga: Bawaslu Soroti Yel-yel Saat Debat, KPU: Kami Tidak Akan Ubah Apapun

“Yang dipersoalkan adalah data untuk beras miskin yang ternyata begitu tidak melalui Mensos di dalam prakteknya, banyak beras-beras Bulog ditempeli stiker pasangan Prabowo-Gibran,” jelas Hasto.

Sekjen PDIP menegaskan, penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran yang sangat serius dan mencederai rakyat sehingga harus ditindak secara tegas.

Ia menegaskan, baik PDIP maupun Ganjar-Mahfud sangat mendukung keberlangsungan program bansos untuk masyarakat. Namun, Hasto menegaskan, bansos adalah kebijakan politik negara dan implementasinya saat ini harus dievaluasi.

Baca juga: Hasto Ungkap Megawati Restui Mahfud Mundur dari Menko Polhukam

“Bansos adalah kebijakan politik negara. Di mana politik anggaran itu melalui DPR RI. Nah, karena itulah yang menjadi persoalan adalah implementasi dari politik bansos. Tapi, kebijakannya tidak salah,” kata Hasto lagi.