Bantul, Gatra.com – Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengakui keputusan pemerintah melakukan impor 1,1 juta ton beras dari Myanmar dan Thailand merupakan keputusan pahit. Namun langkah itu harus tetap dikerjakan untuk menstabilkan pangan.

Menurutnya, pemerintah berjanji menghentikan impor beras saat panen raya tiba yang diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari.

Hal ini disampaikan Arief usai mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan bantuan beras cadangan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1).

“Melakukan importasi adalah keputusan pahit yang tetap harus kita kerjakan. Kemarin datang dari Myanmar sebesar 600 ribu ton dari Thailand 500 ribu ton. Impor 1,1 juta ton harus dikerjakan pemerintah supaya masyarakat memiliki pasokan pangan,” jelasnya.

Ia menjelaskan saat ini cadangan beras Bulog di akhir tahun kemarin mencapai 1,2 juta ton. Cadangan inilah yang dibagikan sebagai bantuan pangan dengan rincian setiap bulan disalurkan 240 ribu ton selama tiga bulan.

Ada pula cadangan untuk stabilisasi pasokan harga beras sepanjang tahun dengan jumlah 1,3 juta ton.

“Cadangan pangan beras ini harus didoublekan kan, karena di tingkat petani khususnya di Yogyakarta harga gabah kering masih tinggi di atas Rp8 ribu per kilonya. Sehingga untuk dijadikan beras bisa menembus Rp18-20 ribu per kilo. Sehingga diperlukan bantuan beras cadangan pangan,” jelasnya.

Sedangkan untuk menstabilkan harga pangan di pasaran, Bulog telah meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menetapkan harga beras satuan per lima kilogram dibandrol Rp10 ribu. Program ini dinilai mampu menahan gejolak harga ke tingkat yang lebih tinggi.

Arief menyatakan berbagai kegiatan Presiden Jokowi ke gudang Bulog di berbagai daerah ini bertujuan untuk memastikan stok cadangan pangan dalam kondisi aman. Setelah berkunjung ke Sleman, Bantul, Presiden dijadwalkan mengecek beras di Klaten, Sukoharjo, dan banyak wilayah lainnya.

Presiden, menurut Arief, juga telah memastikan adanya fokus pemenuhan kebutuhan cadangan pangan untuk Papua agar kasus busung lapar beberapa waktu lalu tidak terulang.

Arief menyatakan dari kunjungan terpisah Presiden Jokowi dan dirinya ke Jayapura Sentani, Fakfak, dan Biak dipastikan total stok di gudang Bulog Papua mencapai 16-17 ribu ton. Cadangan pangan ini mencakup kebutuhan di Papua Barat, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan.