Yogyakarta, Gatra.com – Berkampanye di Kota Yogyakarta, Senin (29/1), cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menduga bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tak mengatur maslahat dan mudarat tambang.

Pernyataan ini, menurut Cak Imin, dilontarkan karena ia melihat rusaknya alam akibat ulah segelintir orang di bidang pertambangan.

“Saya dan Pak Lembong (Tom Lembong) akan bertemu pak Luhut. Tinggal menunggu waktunya. Katanya mau adu data soal tambang, tentang maslahat dan mudaratnya tambang,” kata Cak Imin.

Menurutnya, semakin terlihat jelas bahwa penambangan nikel dikelola habis-habisan selama beberapa tahun terakhir. Padahal harga nikel dunia tengah anjlok.

Dampaknya, Cak Imin menyebut saat ini cadangan nikel Indonesia hanya bertahan sampai lima belas tahun ke depan. Jika anak cucu kita membutuhkan nikel, kata Ketua Umum PKB ini, maka mereka harus mengimpor dari luar negeri. Kondisi ini disebutnya kemudaratan tambang nikel.

“Yang sabar dong. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan yang menjaga kelestarian alam dan yang terpenting anak cucu dipikirkan. Keadilan antar-generasi, ini adalah kemaslahatan,” tegasnya.

Bersama capres Anies Baswedan, Cak Imin menjanjikan terwujudnya keadilan ekologis di tengah kerusakan laut dan lingkungan Indonesia. Ia berjanji mengevaluasi total bidang pertambangan agar masa depan anak cucu terjamin.

“Ini membutuhkan kesabaran dalam menata. Apakah eksplorasi habis-habisan alam kita memberi pemasukan duit banyak ke negara? Jawabannya yang masuk sedikit, yang untung negara lain. Nasib anak cucu kita tergantung perubahan sekarang,” ucapnya.

Selain keadilan ekologi, Cak Imin juga menawarkan keadilan sosial bagi daerah-daerah yang selama ini memiliki sumber daya alam untuk ditambang. Baginya, Kalimantan Selatan yang batu baranya terus ditambang ternyata tidak makmur. Hal ini karena kerakusan segelintir elit.

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjamin keadilan sosial. Amin akan mewujudkan itu dengan membuat aturan yang terbuka. Pemain tidak boleh merangkap wasit. Pelaku bisnis dilibatkan agar aturan terbuka dan berkeadilan sosial,” paparnya.

Ia menyatakan, semua kebijakan Amin saat memimpin bangsa akan berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Bukan ugal-ugalan dan serampangan seperti yang diterapkan pada kebijakan food estate.

Menurut Cak Imin, proyek itu menghabiskan triliunan rupiah namun tidak menghasilkan apa-apa karena hanya melibatkan segelintir perusahaan. Alangkah lebih baik uang triliunan itu, sebut Cak Imin, digunakan untuk mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani.