Jakarta, Gatra.com –  Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mempertemukan mitra masyarakat sipil dari 32 kabupaten/kota di enam provinsi di Indonesia untuk merayakan keberhasilan Program Dukungan Masyarakat Sipil USAID MADANI pada 25 Januari 2024.

USAID MADANI, yang berakhir pada Februari, telah mendukung organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia di provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat sejak 2019. Kegiatan ini memperkuat pengelolaan dan keberlanjutan OMS, membantu mendorong akuntabilitas pemerintah dan toleransi di masyarakat.

“Amerika Serikat, melalui USAID, mendukung upaya Indonesia mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif,” kata Wakil Direktur USAID Indonesia Erin Nicholson. “Saya bangga atas kerja sama kita dalam memperkuat peran penting organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk membangun demokrasi yang sehat, beragam, adil, saling menghormati, dan toleran,” ia menambahkan.

Melalui program inovatif tersebut, USAID memfasilitasi kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, OMS, dan mitra-mitra lainnya dengan mendorong dibentuknya relasi, jaringan, dan sistem yang memungkinkan tata kelola yang kolaboratif dan melibatkan masyarakat.

Kepala Biro (Kabiro) Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan, MADANI sejalan dengan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial melalui peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil.

“Setelah lima tahun berjalan, MADANI telah mampu mengoptimalkan mitra OMS MADANI di 32 kabupaten/kota sebagai pelaku utama pembangunan di daerah dan sebagai salah satu pilar penting demokrasi selain pemerintah dan swasta dalam mendukung kolaborasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah,” ujar Kabiro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang.

Keberhasilan USAID mencakup prakarsa-prakarsa baru yang digerakkan oleh masyarakat serta kebijakan dan praktik yang direkomendasikan oleh masyarakat dan diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Selama program ini berjalan, mitra OMS USAID menandatangani 115 kemitraan dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan lembaga filantropi senilai lebih dari 1,2 juta dolar AS atau setara Rp19 miliar untuk memberikan layanan kesehatan primer dan layanan pendidikan yang lebih baik.

Sebagai contoh, di bidang kesehatan, USAID meningkatkan kapasitas OMS yang kemudian bekerja sama dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan tersebut mencakup penambahan jam layanan serta memastikan petugas kesehatan yang cukup di Puskesmas pada saat jam layanan. Berbagai inisiatif ini meningkatkan kualitas layanan di 81 puskesmas di 15 kabupaten/kota, meningkatkan layanan yang diberikan kepada hampir 12.000 ibu hamil dan pasien lainnya selama pelaksanaan kegiatan. 

USAID akan terus mendukung upaya OMS Indonesia dalam melakukan advokasi layanan publik yang efektif bagi masyarakat Indonesia.