Home Pemilu 2024 Minta Presiden Jokowi Netral, Andi Widjajanto: Masih Banyak Urusan Negara yang Perlu Diurus

Minta Presiden Jokowi Netral, Andi Widjajanto: Masih Banyak Urusan Negara yang Perlu Diurus

Jakarta, Gatra.com - Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya melihat keinginan netizen dan masyarakat Indonesia agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral selama Pemilu 2024.

Hal ini dilihat dari survei internal TPN Ganjar-Mahfud yang menghitung sentimen negatif positif setiap pasangan calon (paslon) dan juga tokoh-tokoh penting lainnya.

Andi menjelaskan, sejak debat ketiga, sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi. Terlebih, setelah Presiden mengkritik debat antar para capres tersebut merupakan ajang untuk menyerang personal para paslon.

“Pada dasarnya, netizen itu menginginkan netralitas presiden. Netizen tidak ingin melihat Pak Jokowi memiliki keberpihakan yang didasari oleh conflict of interest (konflik kepentingan),” ucap Andi Widjajanto saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1).

Seperti yang diketahui, kedua anak Jokowi tengah berlaga di Pemilu 2024. Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres menemani Prabowo Subianto, Kaesang Pangarep menjabat Ketua Umum PSI. Padahal, hingga saat ini Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.

“Kami melihat ada sentimen negatif muncul karena itu,” kata Andi.

TPN Ganjar-Mahfud menilai, masyarakat juga meminta Presiden Jokowi fokus menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut bangsa dan negara, terutama yang berhubungan dengan dunia internasional.

Saat ini, ada beberapa isu yang menjadi perhatian. Misalnya, soal konflik di Laut Merah yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Houthi Yaman. Kemudian, ada juga isu harga nikel yang saat ini anjlok.

“Dengan membaca itu, maka kami di TPN, terutama kami yang dulu pernah bekerja dekat dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan yang menjadi partai yang mengusung Pak Jokowi benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden, karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh Presiden sampai Oktober 2024,” tutur Andi.

36