Jakarta, Gatra.com - Kinerja perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang relatif kuat di antara negara peers dengan tingkat inflasi yang terkendali dan jauh di bawah rata-rata inflasi di negara berkembang. Soliditas perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi dan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang terus tumbuh positif.
Kinerja sektor eksternal juga resilien di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Cadangan devisa terus meningkat hingga mencapai Rp146,4 miliar di akhir 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga sebesar 28,92%, dan kinerja neraca perdagangan juga mampu mempertahankan tren surplus selama 44 bulan secara beruntun.
Adapun, aktivitas manufaktur Indonesia di level 52,5 dan terus di level ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, serta berada di atas tren kawasan ASEAN dan global.
“Kita ingin mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi andalan. Di berbagai program, utamanya kita dorong industri manufaktur pengolahan, yang share-nya terhadap PDB di 2023 adalah 19,72%,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam acara Economic Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (25/01).
Sementara itu, realisasi investasi di akhir tahun 2023 tercatat mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun dan melampaui target Rp1.400 triliun yang dicanangkan di awal 2023.
“Kemenko Perekonomian juga mengoordinasikan tentang KEK dan PSN, jadi kami tahu persis saat ini banyak investor yang menanyakan peluang berinvestasi di Indonesia. Mereka memang wait and see dengan hasil Pemilu nanti, tapi mereka sudah punya rencana konkret. Sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi di tahun ini juga akan lebih baik,” ucap Susiwijono.
Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia selama delapan kuartal berturut-turut berhasil tumbuh di atas 5% hingga kuartal III-2023.
“Pertumbuhan ekonomi di 2023 sudah cukup kuat, dan kita optimis di 2024 akan lebih baik lagi. Apalagi pada Kuartal I-2024 ini kita akan menyambut hajatan Pemilu, tepatnya pada 14 Februari 2024. Tentunya hal ini akan menjadi momentum positif bagi Indonesia,” ungkapnya.
Secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.
Lebih lanjut, agenda pembangunan di 2024 juga didukung dengan fokus kebijakan APBN. Kebijakan fiskal dirancang dengan tujuan untuk mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam baik hasil tambang maupun pangan, juga akan terus dilanjutkan.
“Semangat dan optimisme yang sudah dimiliki harus dilengkapi dengan strategi dan implementasi kebijakan yang didukung semua pihak. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi para pihak harus dijaga dan diperkuat karena akan menjadi kunci utama mencapai tujuan bersama yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat,” pungkasnya.