Jakarta, Gatra.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar etik berbangsa dan bernegara ketika menyatakan seorang presiden boleh berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon) dan ikut kampanye dalam Pemilu.

“Ini soal etik moral, berbangsa,” ucap Komarudin Watubun saat dihubungi Gatra melalui telepon pada Rabu (24/1).

Komarudin pun mempertanyakan posisi Jokowi ketika menyampaikan kemungkinannya berpihak pada salah satu paslon. Menurutnya, selama ini masyarakat sudah khawatir sejak majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2.

“Sebagai presiden yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat itu adalah untuk menghindari terjadinya KKN. Kan, anaknya dicalonkan jadi wapres,” kata Komarudin.

Ketua DPP PDIP ini pun menyinggung pernyataan Jokowi ketika dilantik menjadi presiden.

“Pak Jokowi sendiri waktu pidato di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) waktu pelantikan. Saya masih ingat kata-kata dia, dia hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat,” ucap Komarudin meniru pernyataan Jokowi saat itu.

Menurutnya, tindakan Jokowi saat ini telah menentang konstitusi dan kehendak rakyat. Terlebih, sebelum Pemilu 2024 bergulir terlalu jauh, Presiden Jokowi sempat mengumpulkan semua unsur aparatur sipil negara (ASN) ke Istana Negara untuk menegaskan pentingnya menjaga netralitas.

Mulai dari anggota KPU, Bawaslu, TNI, Polri, hingga penjabat (Pj) kepala daerah dikumpulkan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk mendapatkan arahan terkait Pemilu. Acara ini punya rekam jejak digital yang jelas.

Misalnya, pada akhir Oktober 2023 lalu, sebanyak 197 Pj Kepala Daerah dikumpulkan Presiden di Istana Negara untuk mendapatkan arahan yang dimaksud.

“Tapi kemudian, presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin (jadi) pemilu yang jurdil (jujur dan adil),” kata Komarudin lagi.

Ia mengatakan, pernyataan Jokowi saat ini kontradiktif dengan apa yang diucapkannya dulu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyinggung ada menteri yang tidak pernah terlibat politik tiba-tiba terjun politik dan ikut mengkampanyekan salah satu paslon.

Jokowi menilai hal tersebut lumrah karena semua orang punya hak politik yang sama. Ia pun mengatakan, presiden boleh ikut kampanye dan memihak selama tidak menggunakan fasilitas negara dalam aktivitas ini.

Uniknya, hal ini Jokowi sampaikan di hadapan capres sekaligus Menhan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya tengah berada di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dalam acara penyerahan pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU, Rabu (24/1).