Jakarta, Gatra.com - Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka menegaskan, keterbukaan informasi dan data adalah hal yang lumrah dibicarakan. Apalagi, dalam agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kunci perdebatan semalam adalah ketika orang berbicara soal data,” ucap Rieke Diah Pitaloka dalam acara Diskusi Media di TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (22/1).

Rieke mengatakan, baik Ganjar Pranowo ataupun Mahfud MD telah berulang kali mencoba menyampaikan data ketika membahas isu yang diperdebatkan. Rieke menilai, ada opini yang dibangun di tengah masyarakat untuk meredam suara dari data yang disampaikan.

“Jangan justru dibangun perspektif ‘sedang menakut-nakuti rakyat’ atau ‘rahasia’. Enggak ada rahasia kalau lu pakai duit negara,” tegas Rieke.

Ia mengingatkan, masyarakat bahkan pejabat yang vokal bersuara seringkali dibungkam oleh pemerintah. Salah satunya Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil.

“Kita pernah ada kasus Meranti, Bupati Meranti, berani ngomong, oke diikutin, tapi habis itu jadi ditandai, dicekal ya,” lanjut Rieke.

Ia menilai potensi keberulangan pola pembungkaman ini dapat kembali terjadi.

Sebelumnya, kasus korupsi itu mencuat di tahun 2023, Bupati Meranti sempat vokal mengkritik pemerintah pada tahun 2022. Saat itu, Adil mengatakan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan tidak adil dalam hal kebijakan dana bagi hasil minyak.

Adil mengatakan, hasil bumi yang diambil dari Kabupaten Meranti tidak pernah bisa digunakan untuk membangun daerah dan hanya dinikmati pusat. Saat ini, Adil divonis 9 tahun penjara karena telah melakukan korupsi dan merugikan negara sebesar Rp17,8 miliar.