Jakarta, Gatra.com - Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka setuju dengan prinsip pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal keterbukaan data. Menurut Rieke, kebijakan pemerintah tidak dapat disusun dengan baik tanpa data yang akurat.

“Kebijakan pembangunan sebagus apapun, omong kosong kalau datanya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan. Termasuk, persoalan masyarakat hukum adat,” ucap Rieke Diah Pitaloka dalam acara Diskusi Media di TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (22/1).

Rieke mengatakan, banyak data yang selama ini digunakan oleh pemerintah ternyata tidak akurat, bahkan fiktif karena minim pendataan. Salah satu kasus yang dicontohkan adalah data fiktif untuk penerima bantuan sosial (bansos) yang terkuak sekitar tahun 2021.

“Dua tahun ke belakang kalau saya tidak salah, (ada) 52 juta data penerima bansos fiktif. (Ini menimbulkan) kerugian negara (senilai) Rp120 triliun lebih per tahun, dari bansos saja,” kata pemeran Oneng dari sinetron Bajaj Bajuri ini.

Menurut Rieke, meskipun kasus bansos fiktif telah diusahakan oleh Mahfud MD, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan KPK, kasus ini tetap tidak diusut sampai tuntas. Rieke menduga, kerugian yang mungkin dialami negara melebihi angka Rp 120 triliun.

“Ada orang-orang indikasi kuatnya yang mempunyai data fiktif ini, yuk kita buka-bukaan kalau berani,” kata Rieke lagi.

Ia mengatakan, ketidaksempurnaan data bukan hanya terkait penerima bansos, tapi juga terindikasi kuat di beberapa sektor dan program pemerintah lainnya.

Rieke menyampaikan, Ganjar-Mahfud punya komitmen untuk menyempurnakan data ini. Kemudian, data yang ada akan menjadi basis pelaksanaan program KTP Sakti. Melalui program ini, Ganjar-Mahfud menegaskan, penyaluran bantuan kepada masyarakat akan lebih menyeluruh. Baik itu, penyaluran pupuk subsidi hingga pemberian bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan.