Jakarta, Gatra.com- Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, bicara terkait pemulihan hak bagi masyarakat adat. Dia mengatakan pembangunan nasional jangan sampai membuat masyarakat adat tersingkir.

Gibran awalnya menyinggung RUU Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masih digodok. Dia mengatakan saat ini pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 28 tahun 2023 dalam melindungi hak masyarakat adat.

"Sebagai seorang ahli hukum Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui," kata Gibran dalam debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Gibran menekankan pentinginya dialog dengan tokoh masyarakat adat dalam tiap pembangunan nasional. Dia mengatakan jangan sampai mayarakat adat terpinggirkan akibat adanya Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tidak berpihak pada mereka.

"Memang kuncinya ke depan kita harus banyak dialog dengan para-para adat, kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif atau pun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan," ujar Gibran.

Dia menambahkan tiap proyek pembangunan nasional di daerah harus berpihak kepada masyarakat lokal termasuk masyarakat adat setempat.

"Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal dan termasuk masyarakat adat setempat," ucap Gibran.

Debat hari ini merupakan debat keempat atau kedua bagi cawapres. Tema debat hari ini ialah Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.