Jakarta, Gatra.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menyatakan, cara pemerintah dan negara Indonesia untuk mengelola lingkungan hidup tidak bisa seperti Food Estate. Ia menilai, masyarakat banyak dirugikan dengan proyek tersebut.

“Jangan, misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita,” ucap Mahfud MD saat memberikan pernyataan pembuka saat debat keempat di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).

Mahfud menjelaskan, selama ini, masyarakat di Indonesia sudah punya kebiasaan dan tradisi yang baik untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Kearifan lokal yang ada memastikan masyarakat dapat hidup dengan hasil sumber daya alam sambil menjaga kelestariannya.

“Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Mahfud.

Ia menilai, saat ini Indonesia belum punya kedaulatan atas pangan. “Petani makin sedikit, lahan petani makin sedikit, tapi subisidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah,” kata Mahfud.

Ia mengatakan, beberapa aspek alamiah di Indonesia bermasalah, mulai dari laut yang penuh limbah dan udara yang meracuni masyarakat. Sumber daya alam pun menjadi objek sengketa antara masyarakat dengan pemerintah.

Mahfud menegaskan, ada empat faktor yang akan didorong untuk membentuk kedaulatan pangan, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan.

Ia menjelaskan, hal-hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya program Ganjar-Mahfud untuk mendorong kemakmuran bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada lingkungan hidup. Salah satu programnya adalah “Petani Bangga Bertani”.