Yogyakarta, Gatra.com - Komunitas Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Jaringan Nahdliyin Pengawal Khittah (JNPK) NU mengingatkan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) untuk berpegang teguh pada Khittah 1926 dalam menjalankan organisasi NU.

Warga NU diminta untuk tidak dimobilisasi untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Hal ini mengemuka dalam diskusi "NU, Khittah 1926, dan Civil Society", di Kampus Fisipol UGM, Yogyakarta, Sabtu (20/1).

Juru bicara JNPK NU, Abdul Gaffar Karim, menerangkan khittah 1926 jam’iyah NU menyatakan NU bukan partai politik dan bukan pula underbouw partai politik. Sebagai rujukan moral sekaligus rujukan formal dalam tindakan politik NU, Khittah NU adalah bagian dari AD/ART NU.

“Penyelenggaraan NU tidak boleh menyimpang dari Khittah NU. Karena bukan partai politik dan bukan underbouw partai politik. NU tidak boleh digunakan sebagai alat pemenangan kandidat presiden dalam Pilpres,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/1).

JNPK NU menyatakan politik adalah bagian dari tujuan NU sebagai jam’iyah. Menurut Gaffar, tidak mungkin dan tidak ada manfaatnya memisahkan urusan politik dari NU.

Namun, lanjut dia, urusan politik itu harus dikelola untuk kemaslahatan umum, bukan untuk mendukung kekuasaan atau kandidat tertentu.

"NU harus menjaga kemandirian politik dan kemandirian ekonomi, agar perkembangan dan inovasi di jam’iyah ini tidak tergantung pada uluran tangan penguasa," kata dosen ilmu politik UGM ini.

Diskusi JNPK NU tersebut melahirkan sembilan rekomendasi, termasuk tuntutan untuk menghindarkan NU berpolitik praktis.

"Untuk itu, NU perlu mengupayakan perbaikan dan penegasan hubungannya dengan partai-partai politik yang menjadi saluran aspirasi warga NU," ujarnya.

PBNU juga diminta fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, baik di lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kewargaan. NU harus menjadi agen pendidikan politik kewargaan di ranah akar rumput, yang selama ini cenderung terabaikan.

JNPK NU juga menegaskan agar kader NU sekuat tenaga tidak menjadi bagian dari konflik politik. Langkah-langkah politik NU harus didasarkan pada nilai-nilai keulamaan untuk diabdikan pada kepentingan ummat.

"Seluruh jajaran nahdliyin perlu melakukan evaluasi serius terhadap perilaku dan posisi NU saat ini di hadapan negara dan masyarakat, dalam konteks menjadi kekuataan civil society yang berbasis landasan moral Aswaja Annahdliyah," tutup Gaffar.