Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan sejumlah komitmen mereka untuk memberantas korupsi. Ganjar mengatakan,hal ini dapat dilakukan dengan mudah asal ada aturan yang patut dipenuhi.

“Bagaimana menurut anda, kita harus mencegah korupsi. Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak, Pak? Kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi. Jangan ngomong muluk-muluk,” ucap Ganjar Pranowo saat menyampaikan komitmennya dalam PAKU Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Ganjar mengatakan pertumbuhan ekonomi harus dihitung secara cermat, pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan hukum harus ditegakkan.

“Berikutnya, sikat KKN. Dan, birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena, kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaan sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga baik,x kata Ganjar lagi.

Paslon nomor urut 3 ini menegaskan perlunya digitalisasi sistem keuangan. Transaksi tunai pun perlu diberikan batasan yang jelas karena alirannya sulit dilacak. Selain itu, setiap badan pemerintahan perlu menerapkan e-budgeting dan e-planning.

“Transparansi dalam birokrasi menjadi kewajiban dan tentu saja transparansi anggaran, yang jelas asal-usulnya serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” lanjut Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, independensi KPK perlu dikembalikan, terutama untuk keperluan investigasi. Hal ini untuk menjaga agar proses hukum di KPK dapat dilaksanakan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ganjar menyebutkan, KPK juga perlu lebih terlibat dalam proses LHKPN.

“Dan, penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya. Dan tentu dengan anonim dan evidence base yang terjadi,” kata Ganjar lagi.

Paslon nomor urut 3 menegaskan, regulasi yang ada harus memberikan efek jera untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Ganjar juga mendorong penegakan kode etik di badan KPK.

“Dan, tentu saja menegakkan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai profil tadi di LHKPN dan meminimalisasi rangkap jabatan,” lanjut Ganjar.

Ia menyebutkan, jika semua cara tidak berhasil, efek jera yang paling ampuh adalah dengan memiskinkan koruptor dan menjebloskan mereka ke Nusakambangan.

Selain itu, Ganjar mengatakan, dirinya dan Mahfud akan memperbaiki dan menguatkan sejumlah UU. Misalnya, pasal-pasal terkait TPPU dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.