Jakarta, Gatra.com - Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya tidak menganggap ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perayaan HUT ke-51 PDIP sebagai tanda merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP.

“Oh enggak, kalau tidak hadirnya kan beliau sedang kunjungan di luar negeri, enggak mungkin hadir dong. Maka diwakili oleh Pak Wapres. Saya kira bukan persoalan itu,” ucap Ganjar Pranowo usai acara HUT ke-51 PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (10/1).

Ganjar menjelaskan, hubungan Jokowi dengan PDIP boleh disebut merenggang jika Jokowi berada di Indonesia, tapi tetap memilih untuk tidak hadir dalam perayaan HUT ke-51 PDIP. Meski demikian, ia berharap agar Presiden tetap menunjukkan netralitas dalam Pemilu 2024.

“Apa yang disampaikan Bu Mega, peringatan buat kita semua untuk netral. Itu saja. Ketika semua netral, pasti akan menjadi harapan rakyat,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun menanggapi isu pemakzulan Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100. Ganjar mengaku belum mengetahui secara pasti isu pemakzulan yang dimaksud.

Permintaan pemakzulan ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Selasa (9/1).

“Pemakzulan itu ada urutan-urutannya tidak begitu kan. Ada proses politiknya kan, dan itu di parlemen,” jelas Ganjar.

Ia mengatakan, proses pemakzulan Presiden merupakan ranah parlemen, bukan ke Menko Polhukam.

“Saya kira bicaranya mesti di parlemen, alasannya apa, mesti jelas dulu,” ucap Ganjar lagi.