Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp164,1 triliun untuk pembangunan tanggul laut raksasa dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi di Pulau Jawa.

Menurut Airlangga, kebutuhan pendanaan giant sea wall tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun pembangunan tanggul raksasa tersebut sebagai salah satu strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa akibat dari ancaman erosi, abrasi, banjir, penurunan permukaan tanah/Land Subsidence di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Ia menyebut, pemerintah saat ini telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan tanggul laut raksasa itu.

“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat tiga tahapan atau fase pembangunan yang akan dikerjakan,” kata Airlangga dalam seminar bertajuk Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut, Rabu (10/1).

Airlangga merinci, fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan folder di wilayah pesisir Utara Jakarta. Di mana untuk fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5,8 triliun.

Kemudian, fase B yaitu pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah subsidence tidak dapat dihentikan. Lebih rinci anggaran yang dikucurkan untuk fase B yaitu pembangunan tanggul dan jalan tol Rp91 triliun dan pengembangan lahan sekitar tanggul Rp57 triliun.

Dengen demikian, pembangunan tanggul fase A dan B di Jakarta membutuhkan angaran dana sebesar Rp164,1 triliun.

Sedangkan untuk fase C yakni pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Apabila, laju penurunan tanah subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka kosep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

Airlangga menjelaskan, mengingat konsep dan skenario pembangunan tanggul laut memerlukan analisis yang cukup mendalam. Utamanya untuk meminimalisir potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, serta perincian untuk skema pendanaan juga konsep kelembagaannya. Maka diperlukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip pembangunan tanggul laut yang berkelanjutan.

“Pemerintah berharap kebijakan infrastruktur tersebut tidak hanya berperan sebagai bangunan pelindung, namun sekaligus juga sarana konservasi lingkungan kelautan dan perbaikan kehidupan masyarakat, penyediaan sanitasi dan air bersih lepas pantai, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penataan ruang dan pengembangan kawasan baru yang inklusif dan adaptif,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menjelaskan bahwa land subsidence Pantura Jawa terpantau bervariasi antara 1-25 cm/tahun. Di sisi lain, ancaman yang juga menanti yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm/tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.