Manado, Gatra.com - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako triwulan IV tahun 2023, di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Realisasi penyaluran bansos PKH dan sembako di Kota Manado mencapai 93 persen. Tinggal tersisa 499 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan karena berbagai kendala seperti alamat tidak ditemukan, pindah rumah, maupun sedang keluar kota.

"Pembayaran sembako PKH triwulan IV bulan November-Desember, dimulai pada 20 November. Saat ini masih tetap berlangsung, namun kita hanya menyelesaikan sisa-sisa pembayaran. Sampai saat ini sudah tersalurkan 93 persen. Sisa 499 KPM masih terus kita upayakan menyalurkan sampai batas waktu yang ditentukan," kata Executive General Manager (EGM) Kantorpos Cabang Utama Manado, Alexander Marthen dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (9/1).

Ada yang istimewa pada momen penyaluran bansos PKH dan sembako ini. Pada 18 Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kantorpos Manado untuk memantau penyaluran BLT El Nino. Alexander menyebutkan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk mengambil bantuan sambil bertatap muka langsung dengan Kepala Negara.

"Suatu kebanggaan, luar biasa Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke KCU Manado. Mungkin ini pertama kali Presiden berkunjung ke Kantorpos Manado. Bukan hanya Presiden, ada Menteri Sosial, Kominfo, bahkan pemerintah daerah mulai dari gubernur, wali kota juga hadir. Ini suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada PT Pos untuk menyukseskan program-program pemerintah," ujar Alexander.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa wilayah yang masuk dalam kategori 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Untuk daerah 3T, Pos Indonesia memaksimalkan penyaluran agar tepat waktu.

"Kami mempercepat proses administrasinya, pencetakan danom, SP, untuk kita salurkan ke kantor cabang di kepulauan. Di wilayah kepulauan sudah ada Kantorpos cabang, itu kita manfaatkan untuk menyalurkan ke titik terdekat Kepulauan Talaud, Sangihe, maupun Sitaro," jelasnya.

Selain itu tim juga aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat sebelum hari penyaluran.

"Teman-teman di kantor cabang juga aktif berkomunikasi dengan pemda setempat, pendamping PKH, aparat desa, untuk menginfomasikan pembayaran kepada penerima. Untuk wilayah yang cukup sulit, KPM kalau datang ke kantor cabang butuh biaya tinggi, itu kami upayakan kunjungan ke komunitas di kepulauan. Kadang kendalanya kita bergantung pada kondisi cuaca saat bulan November, Desember ini sedang musim hujan," ujarnya.

Selain dibagikan di Kantorpos dan komunitas, Pos Indonesia mendistribusikan bantuan dengan metode diantarkan langsung ke rumah KPM atau secara door to door.

"Jumlah personel di kantor cabang terbatas. Rata-rata minimal dua, petugas BM dan pengantar. Ada juga petugas LPU. Petugas memang tidak banyak. Kami prioritaskan dulu pembayaran di Kantorpos atau komunitas, kemudian KPM yang tidak bisa datang karena sedang sakit, disabilitas, atau lansia, segera kita antarkan bantuan," katanya.

Pelayanan Pos Indonesia Tuai Pujian KPM

Upaya yang dilakukan Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan ini menuai apresiasi dari Keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka menilai pelayanan Pos Indonesia baik.

"Pelayanan di Kantorpos Manado cukup memuaskan. Tidak ada potongan satu sen pun, saya terima utuh," kata KPM di Manado, Hajirtani.

Hajirtani mengungkapkan awalnya ia datang ke Kantopos karena menerima undangan menerima BLT El Nino. Namun rupanya namanya juga tercatat sebagai penerima bansos BPNT.

"Saya ke sini karena dapat undangan menerima bantuan El Nino. Enggak tahunya saya dapat undangan dua, El Nino dan BPNT. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Pemerintah Kota Manado bahwa saya masih layak menerima semua bantuan. Terakhir tahun 2021, saya terima bantuan PKH. 2022-2023 saya tidak lagi terima bantuan PKH, hanya BPNT dan bansos beras setiap bulan," katanya.

Perempuan paruh baya ini mengaku, bantuan dari pemerintah sangat dinanti-nantikan. Sebab, penghasilan suaminya sebagai buruh lepas tidak seberapa.

"Mudah-mudahan ke depan, PKH saya bisa diaktifkan lagi. Tahun 2021, saya pernah ke Dinas Sosial mengaktifkan PKH saya karena saya masih punya anak sekolah dua di SMA. BPNT saya terima Rp600 ribu. Uangnya akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, terutama untuk beras, minyak kelapa, gula, dan lainnya. Sekarang ini pendapatan satu minggu enggak cukup karena suami hanya buruh lepas," tuturnya.

KPM lainnya, Djumiati Suparno juga mengaku kehidupannya terbantu oleh adanya bantuan dari pemerintah. Pendapatannya tak sampai Rp1 juta. Tak cukup untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kegiatan sehari-hari saya mengajar untuk taman pengajian. Saya dibayar Rp250 ribu, itu pun kalau ada yang bantu. Kalau tidak ada, ya tidak dapat karena anak-anak belajar tidak dipungut biaya. Suami saya sejak covid-19, cuma jadi wakil imam di Masjid Firdaus. Dikasih gaji Rp250 ribu. Kehidupan jadi cukup sulit. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa terima bantuan PKH sehingga anak bisa terus sekolah. Meskipun bayarannya hanya Rp35 ribu sebulan, kalau tidak terima bantuan, untuk kehidupan sehari-hari pun susah," katanya.