Jakarta, Gatra.com - Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan ada banyak kegelisahan yang disampaikan dalam debat ketiga calon presiden (capres). Yenny menilai, hal ini wajar ditanyakan kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Kegelisahan yang dimaksud adalah beberapa permasalahan yang dialami Indonesia dalam sektor pertahanan. Mulai dari alutsista bekas dan usang yang dinilai berpotensi untuk membahayakan keselamatan para prajurit hingga semakin besarnya utang luar negeri untuk membiayai pembelian alutsista.

“Dari pasangan calon (paslon), semua paslon saya lihat ya (ada) dua pasang paslon, yaitu paslon 1 dan paslon 3 (yang mengutarakan kegelisahan yang ada),” ucap Yenny Wahid saat ditemui wartawan usai debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Yenny mengatakan, Capres yang diusungnya, Ganjar Pranowo, juga mempertanyakan beberapa masalah yang belum terjawab. Misalnya, soal Minimum Essential Force (MEF) yang angkanya semakin menurun dibanding dengan anggaran pembelian alutsista.

Yenny pun mengatakan, pertanyaan-pertanyaan bahkan kritik yang disampaikan oleh Anies dan Ganjar kepada Prabowo bukanlah suatu bentuk kerja sama antara dua paslon.

“Jadi, bukan masalah antara paslon 1 dan paslon 3 bekerja sama. Tapi, mereka sama-sama merasa ada keprihatinan. Karena, di satu sisi, ada banyak kebijakan-kebijakan pertahanan yang sepertinya tidak tepat sasaran,” jelas Yenny.

Ia menilai, pertanyaan-pertanyaan dari Anies dan Ganjar masih banyak yang belum dijawab oleh Prabowo, terutama soal data. Sebagai pembelaan diri, Prabowo mengklaim kalau data yang dibawakan salah, tapi data tersebut tidak ia koreksi.

“Paslon 2 (mengatakan data yang disebut Anies dan Ganjar) salah, tetapi (Prabowo) tidak mengoreksinya. Saya rasa publik perlu untuk mendapatkan data yang sebenarnya,” lanjut Yenny.

Ia menegaskan, publik butuh data-data yang akurat untuk dapat menjadi pengontrol dan pengawas kebijakan publik. Yenny menegaskan, masyarakat perlu mendapatkan data yang sebenarnya agar dapat memastikan kebijakan yang dibuat betul-betul sesuai dengan kebutuhan negara.

Seperti yang diketahui, selama debat, Prabowo kerap kali mengatakan data yang dibawa oleh Anies dan Ganjar adalah salah atau tidak tepat. Misalnya, soal jumlah anggaran dan seputar alutsista bekas.