Jakarta, Gatra.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan keheranannya dengan kondisi negara yang lebih memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang membeli alat pertanian. Pernyataan tersebut dilontarkan Cak Imin saat melakukan dialog bersama kelompok petani di Soreang, Kabupaten Bandung.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Sukamta menyatakan, seorang pemimpin negara harus punya prioritas dalam menjalankan roda pemerintahannya. “Cak Imin sedang mengingatkan bahwa seorang pemimpin (kepala negara) harus memiliki prioritas dalam pembangunan, karena keterbatasan anggaran dengan banyaknya kebutuhan. Nah, prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar,” kata Sukamta dalam keterangannya Ahad (7/1).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, paradigma civis pacem para bellum (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya. Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan.

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida. Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida.

Menurutnya, di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal tiga bentuk ancaman tersebut. “Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat. Jadi, mempriotitaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak,” ucap politisi PKS itu.

Ia menambahkan, pertahanan yang paling utama terletak pada kualitas sumber daya manusianya, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih. “Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih, kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” ujarnya.

Legislator dari Dapil DIY ini menegaskan bahwa belanja alutsista itu tetap penting, tetapi tetap menggunakan prioritas sesuai dengan skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada. “Setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada tahun 2024 ini, Timnas AMIN akan memrogramkan NEF (New Essential Forces), yaitu pengadaan alutsista lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi,” ungkapnya.

“Pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri,” pungkasnya.