Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa, pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3% plus minus 1%. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy).

Menurut Airlangga inflasi di Indonesia, di luar periode terdampak pandemi pada 2020-2021, realisasi inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara yang masih berada di atas sasaran targetnya.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino.” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi pada Rabu (3/1).

Adapun, perkembangan inflasi pada Desember 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Komponen harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), atau 1,72% (yoy). Secara bulanan (mtm) dan tahunan (yoy), tarif angkutan udara, rokok kretek filter, dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi IHK Desember 2023.

Sementara itu, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), atau 1,80% (yoy). Secara tahunan inflasi inti masih terjaga meskipun dalam tren melandai. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Trading Economics, realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yakni berada di peringkat 10 dari 86 negara.

Di sisi lain, komponen harga pangan bergejolak (volatile food/VF) mengalami peningkatan tercatat sebesar 1,42% (mtm) atau 6,73% (yoy). Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal itu mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

Per 31 Desember 2023, CBP tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target Pemerintah di level 1,2 juta ton. Sementara penyaluran SPHP hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3% dari target. Selanjutnya, per 30 Desember 2023, penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September hingga Desember sendiri telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82% dari target.

Pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan. Komoditas pangan yang telah terealisasi sebanyak 2,54 ribu ton, dengan realisasi terbanyak pada komoditas jagung, kedelai, dan beras.

Lebih lanjut, Pemerintah juga melaksanakan secara masif program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga telah dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah.

Menurut Airlangga, berbagai program kebijakan yang disinergikan dari Pemerintah baik Pusat dan Daerah mampu menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut. Ke depan, Pemerintah akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” pungkas Airlangga.