Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut. 

Penghargaan keenam diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di  Istana Wakil Presiden, Selasa, (19/12).

Nana Sudjana pun bersyukur atas penghargaan ini. Menurutnya ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut.

Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Pastikan Tol Solo- Yogyakarta Dibuka Fungsional Mulai  22 Desember 2023

Dengan penghargaan itu, katanya, menunjukkan Pemprov Jateng tidak hanya bekerja keras mempertahankan informasi, tapi juga mempertahankan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik. 

Dia berharap, keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.

“Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance)," kata Nana.

Sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara. 

Peran aktif itu baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

“Kami akan menjamin informasi ini agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Kemudian masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat," jelas Nana. 

Selain Pemprov Jawa Tengah, ada satu desa di Jawa Tengah yang menerima penghargaan serupa. Yaitu Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang menyabet desa informatif terbaik nasional.   

 “Kita harapkan desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan, ke depan desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama," kata Nana.

Wakil Presiden  Ma'ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan,  salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. 

Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024,  Alokasi Rp111 Triliun Siap Untuk Kesejahteraan Warga Jateng 

Menurut dia, transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat

"Saya senang tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan," katanya.

Tercatat pada tahun 2018 terdapat 15 badan publik informatif, sedangkan tahun 2023 melonjak menjadi 139 badan publik. Peningkatan itu diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari 303 lembaga pada tahun 2018 menjadi 147 lembaga pada tahun 2023.

"Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan Ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat," kata Ma'ruf Amin.