Bantul, Gatra.com– Bantuan sosial (bansos) disebut bakal dihilangkan jika capres Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden. Ganjar mengatakan kabar itu sebagai gimik yang diembuskan untuk menakut-nakuti.

“Tidak tahu yang omong siapa. Bansos itu terkait dengan regulasi dan anggaran yang selalu ditetapkan pemerintah serta DPR,” katanya saat berkunjung ke Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (19/12).

Ia menjelaskan bansos telah menjadi program pemerintah Presiden Joko Widodo dan disetujui DPR sebagai kewajiban negara. Ia berjanji penyaluran bansos akan lebih baik.

“Yang sudah bagus sudah jalan, di mana rakyat mendapatkan itu, nantinya akan kita permudah dan tepat sasaran. Komplain kemarin yang muncul, kenapa si A dapat, si B tidak dapat, itulah yang kita bereskan,” ucap Ganjar.

Ganjar menyatakan program KTP Sakti yang digagasnya sangat berguna untuk mengetahui data dan profil kependudukan. Data ini bisa diterapkan ke berbagai sektor.

Ia menggambarkan, dengan KTP Sakti petani bisa memperoleh pupuk subsidi. Jika diketahui petani itu masuk kategori miskin, ia juga akan mendapatkan bansos.

Selain itu, si anak petani juga berhak memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaminan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Cukup satu saja, tetapi profilnya banyak. Sehingga KTP Sakti adalah cerita data yang besar, profile yang lengkap, dan manajemen untuk pendistribusian,” paparnya.

Sebelumnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ganjar juga meminta RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan.

“Tapi tindakan pencegahan dan pendidikan anti korupsi sejak dini penting. Bekerja sama dengan KPK, kami mengajak 35 bupati/wali kota berkomitmen menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sejak dini,” katanya.

Menurut Ganjar, pendidikan antikorupsi merupakan investasi panjang dalam membentuk karakter dan mengubah perilaku untuk mencegah hal-hal yang bersifat buruk.