Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyayangkan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menambah pinjaman luar negeri hingga Rp 385 triliun untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista). Hasto menyebutkan, penambahan anggaran ini masuk dapur Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan (Menhan).

“Kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan (dengan) menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai Rp 386 triliun untuk beli alutsista,” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12).

Hasto mengatakan, Indonesia tengah menghadapi banyak tantangan. Ia menegaskan, efek pandemi belum sepenuhnya teratasi. Hal ini dilihat dari kenaikan harga kebutuhan rakyat dan semakin tingginya biaya hidup.

“Sementara, perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita,” jelas Hasto.

Namun, Sekjen PDIP ini tidak menampik kalau ada tantangan geopolitik yang harus dihadapi Indonesia. Misalnya, perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai. Lalu, ketegangan di Timur Tengah dan PBB.

Hasto pun menjelaskan kalau peperangan yang terjadi di daerah-daerah tersebut menciptakan permasalahan di sektor lain seperti energi dan pangan.

Sebelumnya, kenaikan jumlah anggaran untuk Kemenhan disebutkan oleh Sri Mulyani pada akhir November lalu. Sri Mulyani menjelaskan, awalnya alokasi untuk pinjaman luar negeri tahun 2020-2024 yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi adalah US$ 20,75 miliar.

“Kemarin, karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25,0 miliar," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).

Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan yang disampaikan oleh Kemenhan, alokasi pinjaman ini akan digunakan untuk kebutuhan kondisi alutsista di tengah ancaman geopolitik dan keamanan global.