Jakarta, Gatra.com - Dalam debat Calon Presiden pertama yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan mengembalikan marwah negara Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini banyak aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan, dan hal tersebut harus dikembalikan.

"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir dasa keadilan da memberikan kebermanfaatan dan kepastian oleh semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang dipuncak dan seluruh jajaran," kata Anies dalam debat capres di KPU, Selasa (12/12).

Menurut Anies saat ini negara Indonesia banyak menyaksikan banyak tatanan ketika menyelenggaran pemerintahan paling tidak sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Ia melihat, perubahan ini harus dikembalikan, karena Indonesia adalah negara hukum, buka negara kekuasaan.

"Dalam negara hukum kekuasaan diatur oleh hukum, di negara kekuasaan hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," jelasnya.

Pada saat ini, kata Anies kita lihat hukum harusnya tegak namun kenyataannya saat ini hukum tajam ke bawah dia tumpul ke atas dan kondisi ini tidak boleh didiamkan dan perlu diubah. Karen Anies mendorong perubahan mengembalikan hukum menjadi kepada semua rakyat.

Dalam kesempatan itu Anies juga menyinggung soal Gibran Rakabuming Raka yang merupakan seorang milenial yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Tapi ada ribuan milenial dan generasi z yang peduli pada anak bangsa yang peduli kepada mereka yang dimarginalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerinta justru mereka menghadapi kekerasan dihadapi dengan tuntutan dan bahkan gas air mata, apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus melakukan perubahan oleh karena itu," katanya.

Ia juga menyinggung soal salah satu peristiwa Mega Suryani Dewi yang mengalami kekerasan rumah tangga, melapor kepada negara tapi tidak diperhatikan dan meninggal sebagai korban kekerasa. Kemudian juga kasus seorang anak pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang meninggal saat demo di Bawaslu memprotes hasil Pemilu 2019, yang menuntut keadilan dan sampai saat ini tidak ada kejelasan.

"Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Karena ini kami mendedikasikan diri hari ini untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum. Kami akan kembalikan marwah bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi, dan ketentuan itu berlaku kepada semua termasuk menyangkut urusan ASN,TNI dan polri," pungkasnya.