Jakarta, Gatra.com - Menuju transisi kepemimpinan baru 2024, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjalankan peran advokasi atas sejumlah kebijakan strategis yang dituangkan dalam Roadmap Perekonomian APINDO 2024-2029. Roadmap Perekonomian APINDO disampaikan kepada seluruh kandidat calon presiden (capres) kontestan Pemilu 2024, untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, melalui penyerahan Roadmap Perekonomian APINDO 2024-2029 pada seluruh kandidat pemimpin bangsa. Penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO kali ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia menjelang transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola untuk lima tahun ke depan.

“APINDO telah secara konsisten menyusun Roadmap Perekonomian sejak tahun 2004 sebagai kontribusi dunia usaha bagi kepemimpinan nasional. Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal transformasi ekonomi yang fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi global yang menantang.“ ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani dalam acara Dialog Apindo-Capres 2024, di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12).

Adapun, roadmap ini dengan menitikberatkan pada investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Shinta menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi makro dan krisis multidimensi, di mana kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai untuk menunjang iklim bisnis yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini menyebabkan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sejumlah kendala untuk akselerasi pencapaian target.

“Karena itu, Roadmap Perekonomian APINDO juga menjadi semacam guideline bagi pemerintahan baru dalam agenda transformasi perekonomian, penciptaan sense keberlanjutan, serta reformasi struktural secara sektoral dan lintas sektoral. Sekaligus sebagai respon dunia usaha terhadap dinamika dan tren ekonomi serta bisnis global,“ tambah Shinta.

Ketua Dewan Pakar APINDO, Mari Elka Pangestu, sebagai koordinator penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO menerangkan prioritas kebijakan dalam peta jalan tersebut. Ia mengatakan ada lima Prioritas Kebijakan Roadmap APINDO dalam membangun perekonomian Indonesia lima tahun mendatang.

“Pertama, perbaikan kepastian hukum dan kebijakan serta kelembagaan, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan,” katanya.

Kedua, kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi. Ketiga, kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat (level playing field).

Kemudian, keempat, adopsi konsep berkelanjutan yang mengharuskan perusahaan memenuhi standar ESG (Environment, Social and Governance) untuk mengembangkan industri hijau. Kelima, perbaikan infrastruktur terkait transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan prasarana digital yang efisien dan efektif.

Adapun, roadmap Perekonomian disusun berbasis masukan dunia usaha. Antara lain lewat survei dunia usaha dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023 di seluruh Indonesia, untuk semua skala usaha, dari anggota APINDO dan non APINDO, dengan melibatkan hampir 2000 responden.

Roadmap juga merangkum hasil FGD dan matriks kebijakan untuk tujuh agenda lintas sektor dan kebijakan sektor serta merangkum masukan dari Dewan Pakar APINDO, sejumlah narasumber dan mitra kerjasama seperti Bank Dunia.

Dialog APINDO dengan Capres mengangkat sejumlah isu penting dalam Roadmap Perekonomian APINDO terkait: pengupahan, pengembangan UKM, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, termasuk juga usulan dunia usaha yang menggagas perlunya kementerian baru yang menangani mengenai perumahan/pengembangan kawasan ekonomi.

Sekilas Roadmap Perekonomian APINDO

Roadmap Perekonomian APINDO disusun dengan pendekatan pada isu-isu ekonomi yang berdampak luas baik, bersifat lintas sektor maupun yang spesifik untuk sektor tertentu. Isi-isu lintas sektoral mencakup bidang:

1. Makroekonomi, Perbankan dan Keuangan

2. Perpajakan

3. Pembangunan Berkelanjutan

4. Ketenagakerjaan

5. Perdagangan Internasional & Investasi

6. Ekonomi Digital

7. Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sedangkan isu-isu sektoral berfokus pada sektor:

1. Infrastruktur, Transportasi & Perhubungan

2. Properti & Kawasan Ekonomi,

3. Manufaktur

4. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

5. Pariwisata.

6. Energi dan Sumber Daya Mineral.