Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hassan mengatakan, dirinya tak ingin debat capres soal HAM jadi garing seperti saat Pemilihan Presiden (Pilpres) periode lalu. Hassan mengatakan, pada Pemilu 2024, semua pihak harus punya komitmen yang serius untuk menjadikan HAM sebagai basis rencana pembangunan.

“Salah satu kunci yang akan membuat debat capres itu tidak garing dari sisi hak asasi manusia ini tergantung pada KPU dan para panelis,” ucap Halili Hassan dalam acara perilisan indeks HAM 2023 di Akmani Hotel, Gondangdia, Jakarta, Ahad,  (10/12).

Hassan pun mengatakan, seharusnya para panelis debat dan KPU tidak alergi untuk mengkontraskan isu HAM dengan para elit politik. “Nah, ini kan ada alergi karena dianggap satu kandidat, kemudian akan terpojokkan atau tersudutkan oleh satu isu hak asasi manusia,” kata Hassan.

Ia menegaskan, isu HAM bukanlah suatu topik yang dipakai untuk memojokkan seseorang, tapi murni menjadi bahan diskusi di ruang publik. Hassan pun mencontohkan soal RUU Anti Penghilangan Paksa yang sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

“Itu kenapa mentok sampai sekarang? Ya karena DPR-nya terlalu berpikir politik, pemerintahnya terlalu berpikir seakan-akan RUU ini digunakan untuk mendiskreditkan satu kandidat tertentu. Padahal, nggak ada hubungannya dengan itu,” jelas Hassan.

Ia menjelaskan, RUU Anti Penghilangan Paksa sudah diinisiasi sebelum tahapan Pemilu dimulai. Hassan menegaskan, seharusnya pemerintah penyelesaian RUU ini menjadi salah satu komitmen pemerintah.

“Kalau pemerintah dan KPU dan panelisnya itu punya kecenderungan untuk melihat isu hak asasi manusia sebagai bagian yang memojokkan kandidat, ya (debatnya) pasti akan garing,” ucap Hassan lagi.