Sleman, Gatra.com– Aktivis dan akademisi hukum melihat kehadiran politik dinasti di Indonesia karena adanya pembiaran masyarakat dan kesalahan partai politik. BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan.

Pandangan ini disampaikan dosen hukum UGM Zainal Arifin Mochtar dan aktivis Haris Azhar dalam diskusi publik ‘Rezim Monarki Sang Alumni; Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti’ di Bundaran UGM, Jumat (8/12) sore.

“Politik dinasti terjadi karena dibiarkan masyarakat dan matinya keberanian partai-partai di DPR. Dengan koalisi mencapai 82 persen, mereka mematikan oposisi dan mengancam kebebasan berpendapat dengan KUHP,” kata Zainal memulai diskusi.

Menurutnya, kondisi sepuluh tahun ini merupakan dosa kolektif. Tidak hanya Presiden Jokowi yang berperan penting, melainkan juga partai-partai DPR dan puncaknya Mahkamah Konstitusi.

Ia menjelaskan, pemerintahan Jokowi menjadikan para menteri sebagai pengambil kebijakan yang menguntungkan rezim. Akibatnya, lahir upaya melanggengkan konflik kepentingan yang ujung-ujungnya menjadikan pengusaha sekaligus penguasa.

Zainal menyatakan saat ini saatnya membangun kesadaran kolektif untuk menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada Jokowi, partai pengusung, dan tokoh di belakangnya.

Pemilu, menurut dia, adalah kudeta konstitusional. Pemilu menjadi ajang untuk mengkritik pemimpin, pemerintah, dan parlemen dengan menggunakan surat suara.

“Jangan pilih pemimpin atau partai pembohong. Mereka yang telah menyakiti masyarakat, lingkungan, dan melanggar sesuatu yang tidak bisa anda tolerir. Kita harus tetap kritis dengan menggunakan hak pilih untuk menghukum mereka,” tegasnya.

Aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, menyatakan sebenarnya politik dinasti itu sudah lama hidup, membodohi, dan mengokupansi kehidupan namun masyarakat tidak sadar.

“Banyak contohnya kekuasaan dinasti di daerah-daerah. Mereka menguasai dan mengisi berbagai jabatan penting dari keluarga mereka. Tidak adanya kritik menjadikan politik dinasti membesar dan coba naik level langsung ke puncak tertinggi, semisal ke tingkat nasional,” katanya.

Menurutnya, politik dinasti mulai naik ke tingkat nasional setelah banyak politik dinasti bermunculan di daerah.

“Proses politik dinasti Presiden Jokowi dimulai dengan mengatakan anaknya tidak cocok menjadi calon presiden. Tetapi tetap maju. Kemudian mantunya menjadi wali kota. Ini upaya mencapai politik dinasti yang lebih tinggi,” papar Azhar.

Di acara ini, Presiden Jokowi dinobatkan sebagai alumnus UGM paling memalukan. Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, menyatakan selama dua periode Jokowi, banyak masalah fundamental yang tidak terselesaikan.

Menurutnya, pemerintah Jokowi juga melakukan diskriminasi, intimidasi, dan represi pada mereka yang mengkritik. 

“Tapi Jokowi tampil layaknya pemimpin yang tak berdosa. Jelas ini bukan mencirikan nilai-nilai UGM dan dia pantas dinobatkan sebagai alumnus UGM paling memalukan,” kata Gielbran.

Penobatan berlangsung di akhir acara dengan pemberian sertifikat pada sosok bertopeng Presiden Jokowi. BEM UGM juga bakal mengirim buku merah pemerintahan Jokowi.