Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan arahan untuk meningkatkan program peremajaan kelapa sawit. Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu hektare untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp8,5 triliun.

“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Airlangga dalam acara Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit di Grand Paragon Hotel, Jakarta, Kamis (7/12).

Airlangga mengatakan, saat ini rata-rata produktivitas petani sawit di Indonesia hanya berkisar 2,6-3 ton per hektare. Petani sawit di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas melalui berbagai program yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya adapah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui Program Sarana Prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.

Menurut Airlangga, Industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi salah satu komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton.

Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat saat ini telah tercatat mencapai 6,21 juta hektare atau 40,51% dari total luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022. “Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya US$29,66 miliar di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga juga menjelaskan bahwa, realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat saat ini masih tergolong rendah. Realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.

Hal tersebut mendorong Pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat. Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.

Terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta tim APKASINDO menyelesaikan kedua hal tersebut. Airlangga juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.

“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkas Airlangga.