Jakarta, Gatra.com - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait materi debat capres yang akan mengangkat hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu tema.

“Hari ini KontraS menyerahkan satu rekomendasi yang berisi terkait dengan materi debat usulan kepada KPU,” ucap Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian memberikan keterangan terkait aksi mengenai debat capres-cawapres di depan Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/12).

Seperti yang telah diumumkan, debat pertama adalah debat untuk para capres. Tema yang diangkat meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat ini akan diadakan pada Selasa depan (12/12) di Kantor KPU, Jakarta.

Rozy mengatakan, KontraS menyoroti minimnya informasi mengenai materi substansi debat hingga pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan pada para calon presiden. Padahal, pelaksanaan debat hanya tinggal lima hari lagi.

Dalam konteks pemerintahan presidensial, tentunya, presiden menjadi tokoh yang memegang kekuasaan, paling berwenang, dan punya otoritas, termasuk dalam konteks HAM, baik penanganan atau pengambilan sikap terhadap suatu kasus. Untuk itu, KontraS menilai, penting bagi capres dan cawapres untuk mengerti betul konteks HAM, termasuk juga punya komitmen untuk mengedepankan HAM.

“Kita mendesak agar KPU dapat mengangkat satu tema terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu,” kata Rozy.

Secara keseluruhan, ada sembilan rekomendasi yang KontraS serahkan kepada KPU. Selain isu-isu dan strategi masing-masing paslon untuk menyelesaikan HAM berat, KontraS juga merekomendasikan agar debat membahas mengenai peran presiden dalam rangka memimpin arah dan gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia.

Kemudian, terkait peran presiden dalam reformasi sektor keamanan dan cara mencegah TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM. Lalu, terkait langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan berkelanjutan di Papua.

Ada juga tentang komitmen pemerintah untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan agar menjadi lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Kemudian, mengenai perbaikan dan pemulihan situasi dan kebebasan berekspresi yang dinilai KontraS terus memburuk di era Presiden Joko Widodo.

KontraS juga ingin debat mempertanyakan komitmen setiap paslon dalam menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan, mengembalikan kebebasan akademik, dan menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

“Kita tidak mau kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan HAM hanya sifatnya general, terus kemudian formalistik, lip service belaka, tapi kita ingin supaya betul-betul substansial,” jelas Rozy lagi.

Rozy mengatakan, hingga hari ini, KontraS juga belum pernah diajak diskusi oleh KPU untuk membahas substansi debat capres, terutama yang berkaitan dengan HAM.

“Kita sama sekali tidak dilibatkan, padahal sehari-hari kita menangani isu HAM, memantau isu HAM, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” tutup Rozy.