Home Nasional Penggiat HAM Asfinawati: Pemilu Bukan Pesta Demokrasi, tapi Masa Penghakiman Elit Politik

Penggiat HAM Asfinawati: Pemilu Bukan Pesta Demokrasi, tapi Masa Penghakiman Elit Politik

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat STH Jentera, Asfinawati, mengatakan, pemilu sebenarnya bukan ajang pesta demokrasi. Momen ini seharusnya dipandang sebagai masa penghakiman dan penghukuman kepada para pejabat, partai politik, dan elit.

“Pemilu itu bukan pesta demokrasi, Pemilu dalam teori politik adalah saat penghakiman dan penghukuman para pejabat, para partai politik, elit politik,” ucap Asfinawati dalam acara diskusi “Mengkaji Visi Misi dan Rekam Jejak Capres-cawapres di Sektor HAM serta demokrasi” yang diadakan KontraS di Upnormal Cikini, Jakarta, Kamis (30/11).

Asfina mengatakan, jika masyarakat melihat pemilu sebagai masa penghakiman dan penghukuman, arah yang digagas oleh para pasangan calon akan lebih jelas terlihat.

“Kalau misalkan kita masih mendengung-dengungkan ini pesta demokrasi, kita masuk dalam jebakan setan dari para pelaku-pelaku itu,” kata Asfina.

Direktur YLBHI periode 2017-2021 ini mengaku kalau dirinya hingga saat ini belum melihat ada pasangan calon yang bisa dipilih. Secara implisit, Asfina menilai kalau pasangan calon yang ada punya beberapa faktor yang bertentangan dengannya.

“Mungkin yang tidak menganggap isu kebebasan beragama penting mungkin akan pilih aja, atau orang yang tidak menganggap isu lingkungan atau isu militerisme, isu kemiskinan [penting], mungkin akan bisa memilih,” ucap Asfina.

Meski demikian, ia sempat memberikan sedikit tips atau pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu para pemilih menentukan pilihan mereka. Asfina mengatakan, masyarakat harus memerhatikan beberapa hal. Visi misi yang diusung, pribadi dan rekam jejak para paslon, serta ketiga, partai pendukung paslon tersebut.

“Jebakannya di partai pendukung itu banyak banget,” kata Asfina.

Ia memberi contoh beberapa hal yang bisa diperhatikan pada partai pendukung. Misalnya, berapa orang koruptor yang kembali dicalonkan, berapa orang Jenderal TNI, Polri, atau aparat lain yang tergabung dalam partai pendukung salah satu paslon.

“Pengusaha [yang masuk partai atau tim] siapa? Pengusaha ini bisnisnya memperhatikan ekologi dan lingkungan enggak? “Kalau pencemar lingkungan, berarti [misalnya] bertentangan dong dengan visi misi calonnya,” ucap Asfina.

Ia menjelaskan, ada beberapa kontradiksi yang sulit diabaikan oleh masyarakat. Namun, Asfina pun mendorong agar masyarakat yang sudah menentukan pilihan tetap kritis pada visi misi dan gagasan yang dibawa oleh paslon pilihan mereka.

Tantangin saja dia, anda akan bisa begini enggak. Tentu saja, pada akhirnya, ada selalu kemungkinan dia berbohong,” kata Asfina.

56