Merangin, Gatra.com - Setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang serta penuh dinamika, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Merangin tahun anggaran 2024 disepakati pada Jumat dini hari (1/12).

Kesepakatan itu tertuang pada rapat paripurna keempat DPRD Merangin yang dihadiri sekitar 24 orang anggota Dewan, dengan agenda penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi apartai terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2024.

"Hari ini menjadi hari yang penuh suka cita bagi kita semua, akhirnya RAPBD Merangin 2024 berhasil kita sepakati tepat waktu, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan,"ujar Pj Bupati Merangin, H. Mukti.

Proses yang menguras waktu dan pikiran, lanjut H Mukti, mulai dari penyampaian dan pembahasan rancangan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD dan RKA-SKPD, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, dan jawaban 0emerintah telah dilewati.

"Alhamdulillah semua itu dapat kita selesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan," ujar Pj bupati pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi.

Melalui forum yang terhormat itu, Pj bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan serta tim anggaran Pemerintah Daerah, atas dukungan dan kerja samanya.

Kerja keras itu, lanjut H Mukti, telah membuahkan hasil, sehingga tercipta dokumen rencana keuangan tahunan untuk tahun anggaran 2024, sesuai rencana pembangunan Kabupaten Merangin.

"Saya minta kepada seluruh perangkat daerah, agar konsisten melaksanakan semua sasaran dan masukan hasil pembahasan RKA-SKPD 2024 beberapa waktu lalu,"ungkap Pj Bupati 

Jangan sampai, lanjut H Mukti, ada penganggaran belanja yang menyimpang dari kesepakatan dan yang paling utama taat pada asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tiga hari kerja setelah disepakatinya RAPBD tahun anggaran 2024, Pemkab Merangin akan meneruskan rancangan tersebut ke Gubernur Jambi, H. Al Haris, untuk dievaluasi selama 15 hari kerja ke depan.

Evaluasi itu, terang Pj bupati, dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian, konsistensi, dan singkronisasi dokumen yang telah disepakati dengan dokumen perencanaan daerah.

RAPBD Merangin 2024 itu juga harus sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan kebijakan pembangunan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Reporter Daryanto