Boyolali, Gatra.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri oleh pemerintahan hingga saat ini sudah mencapai 89,7 persen. Sedangkan untuk targetnya sebesar 95 persen.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, pada Rapat Koordinasi UKPJB tingkat Provinsi Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, pada pekan ini, menargetkan pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri oleh pemerintahan hingga 95 persen. Sehingga dia akui perlu effort untuk mengejar target tersebut. 

Sedangkan dari sisi keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk belanja APBN dan APBD hingga saat ini sudah mencapai 38 persen. 

"Kalau di Inpres kan minimum 40 persen. Akan didorong untuk penyempurnaan itu. Target ini perhitungannya sampai dengan 31 Desember," katanya. 

Mengenai kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang aktif melakukan pengadaan barang dan jasa melalui LKPP, sejauh ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), institusi Polri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

"Jawa Tengah termasuk wilayah yang sangat peduli e-katalog dan produk dalam negeri," ujarnya. 

Sementara itu, mengenai rakor tersebut diharapkan bisa memberikan semangat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog LKPP. 

"Kalau barang dan jasa bisa dikelola dengan baik dan benar maka bisa memberikan kemajuan di bidang ekonomi di wilayah masing-masing," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa (APBJ) Jawa Tengah mengajak kolaborasi antar-Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada transformasi pengadaan barang jasa sebagai akselerator pembangunan berkelanjutan.

Kepala Biro APBJ Jawa Tengah, Yasip Khasani, mengatakan, tujuan penyelenggaraan rakor tersebut sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi antar-UKPBJ di Jawa Tengah. 

"Tujuannya secara khusus yang pertama adalah secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang jasa dan tingkat kemapanan UKPBJ di Jawa Tengah," katanya.

Ia berharap, melalui rakor tersebut dapat menghasilkan peningkatan indeks tata kelola pengadaan barang jasa. 

"Yang kedua, percepatan transformasi pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah," tandasnya.