Jakarta, Gatra.com – Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) meluncurkan peta jalan pengadaan barang dan jasa lestari atau berkelanjutan. Peta jalan ini bertujuan untuk mempromosikan ekonomi lokal, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendorong pertanggungjawaban sosial dalam keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti pengadaan barang dan jasa berkelanjutan ini diatur dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Perpres ini menekankan adanya unsur pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan.

Ristika mengatakan, LTKL berfokus untuk memfasilitasi pengintegrasian kerangka kebijakan untuk kemudahaan berusaha. Salah satunya yaitu mendukung pengadaan barang dan jasa lestari yang juga mendorong penguatan UMKM di Kabupaten.

Menurut Ristika, ada beberapa poin utama dalam skema pengadaan barang dan jasa lestari ini. Seperti, memastikan sinkronisasi kebijakan dan regulasi dari nasional ke daerah. "Lalu, peningkatan kapasitas UMKM lokal melalui beberapa sentra inkubasi lokal yang menjalankan peran kurasi produk lokal berbasis alam,” ungkap Ristika dalam keterangan resminya, (28/11).

Ristika menjelaskan, produk lokal berbasis alam juga didorong oleh kiprah orang muda di daerah. Melalui Sentra Inkubasi Lestari, orang muda di daerah berkolaborasi melalui kreasi dan kreatifitas untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM lokal.

"Ada Samudra Bekudong'k di Kabupaten Sanggau, dan SELARAS di Kabupaten Musi Banyuasin. Keduanya membantu memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM melalui kegiatan inkubasi produk lokal berbasis alam, pendampingan, produksi, hingga pemasaran untuk mewujudkan ekonomi lestari, hingga memenuhi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan," katanya.

Menurut Ristika, upaya mendorong pengadaan barang dan jasa lestari merupakan salah satu upaya membuka peluang pasar untuk UMKM berbasis alam. "Sehingga memaksimalkan dampak positif di tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan social," ujarnya.