Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan bahwa praktik Moderasi Beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan positif seiring dengan kerukunan umat yang terus terbina kuat.

Wibowo memandang bahwa optimisme implementasi program Moderasi Beragama akan berjalan kian sistematis, terencana dan berkelanjutan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

“Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2023 itu menjadi poin penting dalam pengejewantahan kebijakan besar yang telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujar Wibowo saat bedah Perpres 58 tahun 2023 di Yogyakarta, Jumat (24/1).

"Tak sekadar kuat dari sisi payung hukum, lewat Perpres No 58 ini, kebijakan program Moderasi Beragama juga akan semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas,” tambahnya.

Baca Juga: Belanja Daerah Pemprov Jateng Disepakati Rp28,5 Triliun, Insentif Guru Agama Dialokasikan untuk 230.830 Orang

Bahkan lebih dari itu, Wibowo mengatakan penyelenggaraan Moderasi Beragama dalam praktiknya dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat juga akan terorkestrasi dengan harmonis seiring dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber).

Untuk tugas ini, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai Ketua Pelaksana Sekber Moderasi Beragama.

“Kehadiran Sekber ini menjadi babak baru dalam implementasi Program Moderasi Beragama di Indonesia. Sebab, fungsi sekber sebagaimana mandat dari pasal 9 Perpres No 58 ini sangatlah strategis." jelas Wibowo.

"Sekber adalah pusat koordinasi dan kendali. Sebagai pengendali tertinggi, Menag Yaqut dibantu sejumlah menteri," lanjutnya.

Baca Juga: Latih 13.000 Guru Agama, Kemenag Targetkan Pengajar PAI Makin Profesional dan Visioner

Lebih lanjut Wibowo menyebutkan ada tiga tugas utama yang dimandatkan kepada Sekber tersebut. Pertama, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, melaporkan capaian dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama kepada presiden. Ketiga, memublikasikan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama.

Lewat tiga tugas besar itu, Wibowo menilai praktik Moderasi Beragama diharapkan lebih mengakar kuat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini menurutnya beralasan sebab selain lebih terstruktur dan terkoordinasi, kebijakan ini juga menjadi semakin terukur. Tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terjadwal meniscayakan adanya pelaksanaan program secara nyata serta komprehensif.

"Bahkan, dengan adanya publikasi atas capaian, maka pelaksanaan program pun menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan." ujarnya.

Menag Yaqut, kata Wibowo, dalam berbagai kesempatan sering menegaskan bahwa penguatan Moderasi Beragama bukan tugas individu atau kelompok semata. Tanpa kolaborasi dan bersinergi, implementasi Moderasi Beragama sulit akan terwujud.

"Pengarusutamaan Moderasi Beragama bukan hanya tugas Kementerian Agama. Program prioritas ini sudah menjadi tugas bersama kita, semua kementerian, lembaga dan masyarakat juga termasuk para aktivis hak asasi manusia," tutupnya.