Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan RI mencatat, realisasi belanja negara per akhir Oktober 2023 mengalami kontraksi sebesar 4,7% secara tahunan (year on year/ yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Belanja negara hingga akhir Oktober 2023 tercatat sebesar Rp2.240,8 triliun. Atau sebesar 73,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menurut Bendahara Negara itu, realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) dan juga transfer ke daerah (TKD). Untuk realisasi BPP telah tercatat sebesar Rp 1.572,2 triliun ini, atau sebesar 70% dari pagu anggaran APBN 2023.

“Untuk pemerintah pusat Rp1.572,2 triliun ini artinya 70% dari total anggaran sudah terbelanjakan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat (24/11).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp768,7 triliun atau setara dengan 76,8% dari pagu. Hal ini, dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos, hingga belanja pegawai, belanja barang, belanja moda, dan beianja bansos.

Kemudian, Belanja non-Kementerian/ Lembaga sebesar Rp803,6 triliun atau sebesar 64,5% dari pagu. Ini digunakan untuk pemberian subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, kemudian, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

“Sebenarnya belanja pemerintah pusat turun 5,9% dari tahun lalu. Inilah mengapa penting pada November dan Desember belanja KL dan non-K/L akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisasikan alokasi yang sudah dipagukan di APBN,” jelasnya.

Sementara itu untuk realisasi transfer ke daerah tercatat hingga akhir Oktober telah mencapai Rp668,5 triliun dan telah disalurkan kepada seluruh pemerintah daerah. Namun, angka itu lebih rendah sebesar 1,6% dibanding pada periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp679,2 triliun.