Sleman, Gatra.com – Delapan pimpinan perguruan tinggi dipimpin Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan seruan moral untuk Pemilu Damai menjelang pelaksanaan kampanye pada 28 November. Dari lima poin deklarasi, netralitas tidak disebutkan eksplisit di dalamnya.

Pada Jumat (24/11) siang, pembacaan deklarasi Pemilu Damai diawali Rektor UGM Ova Emilia. Turut hadir di mimbar Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin, Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid, Rektor UPN Veteran Yogyakarta Muhamad Irhas Effendi, dan perwakilan dari UNY, UMY, Universitas Sanata Dharma, dan Sekolah Tinggi APMD Yogyakarta.

“Seruan moral ini untuk mengajak semua pihak mewujudkan pemilu damai, jujur, dan adil sebagai penanda demokrasi berkualitas dan bermartabat,” kata Ova.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Legislatif, pada 14 Februari 2024 mendatang adalah agenda nasional yang harus dikawal bersama untuk memastikan pemilu berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi.

Dari lima poin utama seruan moral, para pimpinan perguruan tinggi mengajak mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik.

Ada pula ajakan menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah ujaran kebencian, kabar dusta, fitnah, dan adu domba.

Selain itu, mendorong segenap kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparatur negara mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum, menjaga integritas dan kejujuran, dan bersikap adil.

Para akademisi ini juga mengajak segenap komponen masyarakat sipil, insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak untuk berkomitmen berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia.

Namun dalam deklarasi ini tidak ada pernyataan untuk menjaga netralitas. Ova mengatakan hal ini telah diatur di peraturan dan memang harus dijalankan. 

“Komitmennya, saya kira juga sudah ada SOP yang dijalankan. Semua perguruan tinggi mengikuti SOP yang sudah dibuat dan diedarkan oleh Kemendikbud Ristek,” kata Ova.

Ia juga menegaskan kehadiran para kandidat capres – cawapres di kampus sudah ada aturannya. Selama diskusi masih dalam koridor akademik, bukan kampanye, kampus tidak akan melarang karena kampus ingin para calon berbicara program untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Melalui program-program yang dipaparkan dalam diskusi akademik, calon pemilih akan berpikir secara jernih, objektif, dan sesuai hati nurani.

Rektor UII Fathul Wahid yang juga Ketua Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS) menyatakan para akademisi siap mengawal pemilu supaya berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

“Komitmen kami pada semua masyarakat, untuk masa depan Indonesia. Jadi kami meminta penyelenggara negara agar menjaga netralitas dan tidak melibatkan mesin birokrasi dan sumber daya publik untuk mendukung kontestan tertentu,” kata Fathul.

BKSPTIS juga mengimbau anggotanya terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan melakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran berbangsa.