Jakarta, Gatra.com - Kasus penularan virus rabies ke manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan ini semakin mewabah. Sampai dengan 15 November 2023 saja, Dinas Kesehatan NTT telah melaporkan ke Kemenkes terjadi 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), yang menyebabkan 11 orang korban jiwa.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) segera menetapkan status penanggulangan dalam keadaan tertentu sebagai dasar penetapan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi NTT.

"BNPB segera membentuk Satgas terpadu penanganan darurat Rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT," ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, untuk mencegah penularan rabies yang lebih masif, maka pemerintah akan melakukan pendekatan kuratif dengan mengincar vaksinasi langsung kepada hewan yang berpotensi membawa penyakit rabies terutama anjing.

"Saat ini, vaksinasi pada hewan anjing baru bisa direalisasikan sebanyak 17 persen. Karena pertama memang jumlah vaksinasinya terbatas, kedua biaya operasionalnya rendah," ucapnya.

Menko PMK menyampaikan, BNPB akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasional satgas penanganan dan penanganan rabies, termasuk penambahan vaksin dan peralatan vaksin rabies. Dia mengatakan, pemanfaatan DSP untuk melaksanakan vaksinasi rabies akan melalui koordinasi pusat Satgas Terpadu dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kemenkes, dan juga pemerintah daerah.

"Kita harapkan targetnya NTT vaksinasi rabies bisa dicapai 70 persen. Sehingga tercapai herd immunity," ungkapnya.

Muhadjir menyampaikan, untuk langkah selanjutnya di wilayah NTT akan dilakukan pendataan hewan anjing yang berpotensi membawa penyakit rabies. Selain itu, juga akan dilakukan vaksinasi dengan cara baru melalui oral yang dicampurkan pada makanan anjing.

"Saya juga minta ada pendataan penduduk anjing di NTT sehingga bisa kita pastikan ketika vaksinasi 70 persen anjing bisa tervaksin. Kemudian juga ada vaksinasi baru bentuk oral nanti bisa dikamuflase ke dalam makanan hewan, dengan demikian diharapkan penanganan rabies yang sudah endemi ini bisa teratasi," ungkapnya.

Dalam Kesempatan RTM yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan Dirjen PKH Kementan Nasrullah, Deputi PMK Setkab Yuli Harsono, perwakilan Setneg, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, dan perwakilan Pemerintah Daerah NTT.