Grobogan. Gatra.com - Pidato kenegaraan Presiden RepubIik Indonesia Ir. Joko Widodo menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus didengarkan anggota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan. 

Pada Rabu (16/8) DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-24 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023.

Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Grobogan dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, ketiga pimpinan DPRD Grobogan, yakni M. Nurwibowo, Sugeng Prasetyo dan Mochamad Fatah serta jajaran anggota DPRD.

Turut hadir Bupati Grobogan, Sri Sumarni didampingi Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto, Sekretaris Daerah Moch. Sumarsono jajaran pejabat Pemkab Grobogan sertasegenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Grobogan, serta para tamu undangan.

Seluruh peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dengan seksama mendengarkan siaran streaming sidang tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI. 

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. 

"Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur," kata Presiden.

Presiden memaparkan Indonesia memiliki bonus demografi akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif.  "Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita," ujarnya. 

Selanjutnya, kata Presiden, peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Presiden menjelaskan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. 

"Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia," terang Presiden.

"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022," kata Presiden lebih lanjut. 

 Presiden menyampaikan, negara menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar, kalau dijumlah dari tahun 2015-2023, sebesar Rp 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

"Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," kata Presiden. 

"Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya," terang Presiden lebih lanjut. 

"Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan," sambung Presiden.

Presiden menambahkan, pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya. Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," ujar Presiden. 

Upaya ini sedang, kata Presiden Jokowi,  kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. 

Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk maka, kata Presiden, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Presiden menyampaikan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. 

"Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa," terang Presiden. (ADV)