Grobogan, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan menggelar rapat paripurna ke-16 tahun sidang 2023, digelar di ruang rapat paripurna Selasa (6/6/2023).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Grobogan Mochamad Fatah dengan agenda penyampaian pemandangan umum dari masing-masing fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

Fraksi PDI Perjuangan mengawali penyampaian pemandangan umum yang dibacakan oleh Rizky Bintang Fauzi.

Secara rinci Bintang sapaan akrab legislator muda ini memaparkan jika pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terealisasi senilai Rp232.484.951.172 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp193.819.587.274. Ia menyebut kenaikan PAD bertambah Rp 38.665.363.898.

“Atas kenaikan tersebut Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan angka kenaikan tersebut dari sektor apa saja. Selanjutnya juga mohon penjelasan secara detail penjelasan realisasi pendapatan tersebut,” kata Bintang.

“Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi kenaikan tersebut dan berharap pada tahun-tahun berikutnya dapat terus meningkat,” sambung dia.

Lebih lanjut, Bintang menjelaskan, jika Fraksi PDI Perjuangan telah menyoroti belanja Dinas Pendidikan pada kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD terealisasi senilai Rp56.804.000 dari perubahan anggaran senilai Rp346.804.000 sehingga menyisakan anggaran senilai Rp290 juta atau 16,38%.

“Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan rincian realisasi belanja barang dan jasa untuk apa saja,” ujarnya.

“Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja barang dan jasa. Serta untuk belanja hibah tidak terealisasi atau Rp0. Pertanyaan pertama tidak terealisasinya belanja hibah ini,” paparnya lebih lanjut.

Pada bagian lain, Mansata Indah Maratona dari Fraksi PKB,menyampaikan realisasi pendapatan dari Dinas Kesehatan maupun BPPKAD pada pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan pendapatan melebihi target yang diharapkan.

Terkait dengan belanja Dinas Kesehatan kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, menyisakan anggaran.

“Kami ingin menanyakan untuk dua OPD tersebut adalah kami mohon penjelasan sektor apa saja yang mengalami peningkatan pendapatan dan mohon penjelasan rincian realisasi pendapatan ini. Pertanyaan kami mohon penjelasan penyerapan anggaran yang tidak maksimal ini seperti apa? Di mana?,” terang Mansata.

Selanjutnya, anggota Fraksi Gerindra, Santoso, menyoroti realisasi dari sektor Dinas Peternakan dan Perikanan yang masih rendah, yaitu pada sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medis, terealisasi senilai Rp284.849.250 dari anggaran setelah perubahan Rp459.846.250.

Ia juga menjelaskan, Santoso juga menyoroti penurunan pendapatan dari Disporabudpar hanya terealisasi Rp276.863.000 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp292.278.000 sehingga berkurang Rp15.415.000.

Santoso menambahkan, Fraksi Gerindra mohon penjelasan tidak maksimalnya belanja kegiatan tersebut dan penjelasan rincian realisasi belanja tersebut.

“Fraksi Gerindra mohon penjelasan alasan penurunan tersebut dan rincian realisasi pendapatan tersebut. Diharapkan untuk tahun depan ada peningkatan pendapatan tersebut,” ujar Santoso.

Sementara itu, Dari Fraksi PPP Muhammad Misbah pendapatan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.588.637.000.000. Ia menyebut, capian tersebut cukup melegakan walaupun sejatinya angka tersebut masih lebih sedikit 1,76% dibandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Melihat dari angka realisasinya Misbah menyatakan sangat mengapresiasi karena itu menunjukkan bahwa semua kegiatan belanja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan terserap dengan baik.

“Namun, apabila melihat selisih antara angka pendapatan dan belanja, kita tentu menjadi harus maklum bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan belajar kita kita masih defisit sebesar minus Rp98.492.540.911,” kata Misbah.

“Hal tersebut mungkin mencerminkan sikap kita yang terlalu pesimis dalam menetapkan target pendapatan di tahun 2022 ini. Biasanya kita selalu menaikkan target pendapatan dari tahun ke tahun tetapi di tahun 2022 ini kita justru menurunkan target pendapatan kita. Pada belanja pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.687.129.832.388 atau mencapai 94,16% dari anggaran setelah perubahan,” sambung dia.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Karya Sejahtera, Mohammad Sidiq, menyatakan, Fraksinya menyoroti realisasi pendapatan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Menurutnya, pada sub kegiatan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, realisasi senilai Rp0 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp74.999.900.

“Dari Fraksi kami (Karya Sejahtera) mohon penjelasan tidak terealisasinya kegiatan tersebut. Permasalahannya apa. Kami mohon penjelasan perkembangan penanganan penyakit LSD sapi saat ini,” ujar SIdiq.

Pada bagian lain, Juru Bicara dari Fraksi Demokrat Amanat Berkarya, Gunawan, menyebutkan jika  melihat pendapatan daerah dari DPUPR realisasi hanya tercapai senilai Rp1.434.411.314 dari anggaran perubahan sebesar Rp1.661.000.000. Sehingga berkurang senilai Rp226.588.680 atau 86,36%.

“Fraksi kami (Fraksi Demokrat Amanat Berkarya) sangat menyayangkan adanya penurunan tersebut. Dari Fraksi kami mohon penjelasan adanya penurunan pendapatan tersebut dari sektor apa saja,” kata Gunawan.(ADV)