Jakarta, Gatra.com - Calon wakil presiden Mahfud MD menegaskan, penggunaan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua punya alasan yang kuat. Pemerintah sengaja tidak menggunakan istilah separatis atau terorisme untuk merujuk pada KKB di Papua.

“Alasannya begini, kalau kita pakai istilah KKSB (kelompok kekerasan separatis bersenjata) seperti yang mereka inginkan, itu nanti kita boleh dicampuri luar negeri,” ucap Mahfud MD dalam dialog terbuka yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Mahfud menjelaskan, meskipun beberapa kelompok di Papua terus mendeklarasikan diri sebagai kelompok kemerdekaan Papua Barat atau menyerukan Papua Merdeka, pemerintah tidak pernah terpancing untuk menyematkan nama separatis kepada orang-orang tersebut.

“Kita juga tidak pakai teroris, tidak pakai istilah kelompok teroris bersenjata, karena kalau bicara teroris, hukum acaranya tuh luar biasa,” jelas Mahfud.

Jika pada pidana umum seperti tindak kriminal, para tahanan dihukum selama 20 hari. Masa tahanan ini bisa diperpanjang lagi untuk 20 hari. Tapi, jika sudah kasus terorisme, masa tahanan menjadi sangat panjang,

“Kalau ini (teroris) bisa berbulan-bulan, bisa ditahan satu tahun tanpa proses karena tujuannya teroris. Dan, itu tidak bagus untuk perkembangan hukum kita,” ucap Mahfud lagi.

Mahfud pun menjelaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah tetap berlandaskan musyawarah atau pendekatan teritori.

Meski tidak menyematkan kata terorisme pada gerakan KKB secara keseluruhan, Mahfud menegaskan, tetap ada beberapa nama yang patut disebut sebagai teroris. Hingga saat ini sudah ada lima nama yang dicatat sebagai teroris, salah satunya Egianus Kagoya.

“Banyak itu suara agar (Indonesia)undang PBB (untuk selesaikan masalah di Papua, kita tolak karena ini soal kriminal, bukan soal separatis atau terorisme,” ucap Mahfud.

Calon presiden Ganjar Pranowo juga sependapat, pendekatan untuk menyelesaikan isu di Papua sudah sewajarnya diselesaikan dengan musyawarah, bukan mengirim tentara bersenjata.

“Saya barusan dari Papua, yang dibutuhkan dia hanya satu, kasih kami (orang Papua) ruang dialog, untuk kami bisa merepresentasikan pendapat dari berbagai kelompok, apa yang kami mau. janganlah semua dikirim senjata,” ucap Ganjar dalam acara yang sama.