Solo, Gatra.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan akan menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada semua sekolah swasta mulai TK/SD/SMP/SMA hingga perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya PBB berimbas pada mahalnya sekolah di swasta dibanding sekolah negeri.

Hal ini disampaikan Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Rabu (22/11). Dalam acara ini, Anies datang bersama cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

”Ke depannya sekolah swasta harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka atau 0 persen. Sebab tanpa ada kampus atau sekolah swasta, sekolah-sekolah kita enggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak di Indonesia,” katanya.

Menurut Anies, hal itu merupakan cara negara untuk membalas kebaikan dari sekolah-sekolah dan kampus swasta. Kalau perlu, kata dia, PBB gratis untuk bangunan-bangunan yang bersifat sosial.

”Termasuk untuk rumah sakit dan hal-hal yang sifatnya sosial, PBB juga harus nol persen. Ini investasi, swasta sudah mendidik mereka,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun akan berusaha mengubah cara pandang. Negara seharusnya berinvestasi pada pihak swasta agar negara menjadi lebih baik lagi. Dia mencontohkan, biaya di sekolah swasta mahal karena mereka harus mengakuisisi atau membeli tanah.

”Biaya paling mahal untuk pendidikan di swasta adalah komponen tanah,” katanya.

Untuk itu, ke depan tanah negara bisa dimanfaatkan pihak swasta selama peruntukannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Hal ini penting karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berfokus di bidang sosial telah mengambil peran dalam mendidik bangsa bahkan sebelum negara Indonesia lahir.

”Kenapa saat negara sesudah ada, negara justru berbalik. Kita ini pelit buat rakyat sendiri, pada swasta. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik anak asing. Mereka mendirikan negara kita sendiri. Tidak usah bedakan swasta dan negeri,” tegasnya.

Dia menambahkan, tanah yang dipakai oleh pihak swasta toh tidak akan hilang. Sebaliknya jika dipakai investor asing, tanah justru berpotensi hilang.

“Bayangkan jika sekolah tidak dibebani biaya tanah sejak awal, maka SPP pendidikan swasta yang dirasakan keluarga Indonesia bisa hilang. Kurangi beban keluarga Indonesia,” tandasnya.