Aceh, Gatra.com - Direktur Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Hariyani mengatakan, Pemerintah Daerah Pidie, Aceh masih menunggu adanya surat tugas tertulis dari Pemerintah Pusat untuk dapat menangani pengungsi Rohingya yang saat ini ada di perairan Aceh.

Farida mengatakan, pemda Bireuen dan Pidie sangat menanti surat legalitas ini mengingat adalah tugas Pemerintah Pusat atau negara untuk mengurus pengungsi dari luar negeri, bukan tugas daerah.

“Mereka (pemda) memberikan ultimatum, dua hari. Jadi, hari ini dan besok. Kalau itu (surat) tidak ada, maka mereka akan memulangkan masyarakat (pengungsi Rohingya) secara berangsur ke laut kembali,” ucap Farida melalui konferensi pers secara daring bersama Amnesty International Indonesia pada Selasa (21/11).

Farida pun meluruskan soal adanya isu penolakan masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya yang baru saja tiba. Ia menjelaskan, pemda pun sudah memberi izin kepada para pengungsi. Namun, lokasi penempatannya nanti di pinggir laut dan tidak menjadi satu dengan masyarakat.

Farida kembali menegaskan kalau pemda sangat menunggu surat tugas secara resmi dari Pemerintah Pusat. Hal ini harus ditindak segera melihat kondisi para pengungsi yang mayoritasnya anak-anak. Farida menjelaskan, kebanyakan anak-anak di atas kapal dalam keadaan telanjang karena baju mereka sudah basah.

Beberapa hari yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan isu adanya penolakan masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Jumlah pengungsi yang datang terus bertambah.

Berdasarkan data yang dimiliki Amnesty International Indonesia, hingga 19 November 2023, sudah ada sekitar 865 orang pengungsi yang datang dengan lima kapal. Mayoritas pengungsi adalah anak-anak, yaitu sekitar 409 orang. Sementara itu, pengungsi pria berjumlah 206 orang dan yang perempuan sebanyak 250 orang. Para pengungsi terbagi ke beberapa wilayah, yaitu sekitar Pidie dan Bireuen.