Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. JK menegaskan, semua aparat negara harus netral, tidak peduli apapun jabatannya.
“Kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan Pemilu secara baik, secara aman, dan netral,” ucap Jusuf Kalla usai pertemuannya dengan capres Ganjar Pranowo di kediamannya yang beralamat di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta, pada Minggu (19/11).
Politisi senior ini mengatakan, cukup banyak yang dibicarakan dengan Ganjar Pranowo sambil bersilaturahmi. Selain berdiskusi tentang negara dan politik, JK mengatakan kalau ia pun membahas soal bagaimana bangsa dan negara Indonesia bisa lebih baik ke depannya.
“Negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik dan karena itulah kita harapkan dalam Pemilu yang akan datang dilaksanakan sebagaimana dengan baik, dengan aman,” kata JK.
JK menilai, netralitas menjadi penting karena hal ini sudah menjadi bagian dari sumpah yang diucapkan pejabat dan aparat negara sebelum menjalankan tugasnya.
JK mengingatkan, pengucapan sumpah selalu menggunakan kitab suci seperti Alquran dan Injil, sehingga hukumannya berat jika sumpah yang diucapkan tidak dipenuhi.
“Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan Pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Siapapun,” kata JK lagi.
Jusuf Kalla mengatakan, keinginan yang ia dan Ganjar diskusikan juga sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk Indonesia Maju 2045. JK mengatakan, keinginan Presiden Jokowi ini tidak akan tercapai jika dalam perjalanannya tidak dilakukan dengan baik.
“Kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045 baik, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” jelas JK.
JK kembali menyerukan pentingnya netralitas dan perbedaan pendapat politik dan itu boleh saja. Tapi, pada akhirnya semua kembali kepada bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara.