Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Jaringan Nasional 98 (Jarnas 98), Sangap Surbakti minta kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar segera memberikan penjelasan soal beredarnya pakta integritas pemenangan Ganjar oleh kepala daerah.

“Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD juga harus bertindak cepat untuk meng-clear-kan persoalan ini agar Pemilu 2024 ini tidak ada prasangka-prasangka jelek terhadap hasilnya,” kata Sangap di Jakarta, Selasa (14/11).

Sebelumnya beredar di media sosial dan di grup percakapan adanya dugaan pakta integritas kepala daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam pakta integritas itu terdapat poin 4 yang meyebutkan bahwa Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dalam pakta integritas itu juga tercantum tandatangan Kabinda Papua Barat Brigjen TSP Silaban dan Bupati Sorong.

Sangap menduga pakta integritas itu dibuat oleh salah satu partai yang menyorong pemenangan Ganjar pada Pemilu 2024.

“Mau dibawa kemana demokrasi kita ini jika partai yang memakai kata demokrasi tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan filosofi demokrasi dan cendrung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujar Sangap.

Ia juga menambahkan, tertangkapnya Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso oleh KPK membawa dampak terungkapnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh Tim Capres Ganjar Pranowo.

“Pengunaan aparat negara sebenarnya telah lama di rencanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan PDI-P. Negara atau pemerintah harus bertindak tegas terhadap perilaku-perilaku curang ini," tegas Sangap.

“Kita bisa lihat bagaimana PDI-P bermain kotor, seakan-akan dizhalimi tapi mereka telah merencanakan jauh-jauh hari dalam merancang kejahatan bagi demokrasi negeri ini. Pakta Integritas yang ditemukan dan ditandatangani oleh tersangka kasus korupsi Yan Piet Moso pada bulan Agustus 2023 adalah bukti ada upaya secara sistematis melakukan kecurangan,” tegas Sangap.