Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) DPP Grakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk meninjau ulang wacana untuk normalisasi hubungan Indonesia-Israel.

Arjuna dalam keterangan pada Rabu (8/11), menyampaikan, Prabowo sempat menyampaikan wacana tersebut saat bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, dalam acara konferensi internasional di Manama November 2021 lalu.

Ia mengatakan, wacana tersebut sebagaimana diberitakan surat kabar Israel, Jerusalem Post. Bukan hanya itu, diwartakan juga bahwa beberapa pertemuan Indonesia-Israel itu kabarnya sebagian besar berfokus pada kerja sama pertanian.

Bahkan, seorang konsultan pertanian, pengusaha, dan penasihat senior mantan Menteri Pertanian Israel, Shmuel Friedman, dikabarkan telah bekerja di sebuah pusat Research & Development pertanian di Indonesia.

Ia meminta hal itu ditinjau ulang karena situasi terakhir, yakni Israel terus membabi buta menggempur Palestina hingga korban jiwa sudah mendekati angka 10 ribu. Dari total jumlah tersebut, lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak.

“Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Dia bukan perang agama, tapi Bung Karno menyebutnya sebagai kolonialisme. Dan itu menyakitkan buat kita negara yang sama-sama pernah dijajah,” katanya.

Terlebih lagi, lanjut dia, Palestina pada 6 September 1944 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia jelang Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945.

Arjuna lebih lanjut menyampaikan, mendukung kemerdekaan Palestina juga merupakan amanat pembukaan UUD 1945. Hal itu juga diperjuangkan oleh Presiden Soekarno dalam Dasasila Bandung, Konferensi Asia Afrika (KAA).

“Rakyat Palestina adalah saudara tua kita. Mereka membantu kemerdekaan kita dari penjajah. Saat ini mereka sedang mengalami penjajahan. Kita harus tegas menolak segala hubungan dengan Israel karena itu perintah konstitusi dan panggilan kemanusiaan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, bangsa Indonesia khususnya para pejabat jangan bermain-main dengan amanat konstitusi, terlebih lagi hanya mementingkan keuntungan ekonomi.? Semua elemen harus mengedepankan nurani kemanusiaan.

“Kita seharusnya punya rasa terima kasih kepada rakyat Palestina. Rasa simpatik dan nurani kemanusiaan harus di atas urusan dagang dan keuntungan ekonomi,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Arjuna para calon pemimpin Indonesia harus gigih dan teguh memegang konstitusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sebagai wujud rasa terima kasih Indonesia kepada rakyat Palestina dan konstitusi negara ini jelas bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Kita bangsa yang beradab dan konstitusi kita jelas mengutuk penjajahan manusia atas manusia. Kita tidak boleh memainkan standar ganda, itu sama saja kita mempermainkan konstitusi dan bukan sikap bangsa yang beradab,” ujarnya.