Mataram, Gatra.com – Manuver politik maupun permintaan Presiden Jokowi yang terlalu banyak dan selalu diberikan DPP PDIP membuat PDI Perjuangan akhirnya kecewa terhadap kinerja Presiden Jokowi yang seakan lupa terhadap partai yang membesarkannya.
Di Mataram, Minggu (5/11), dalam keterangannya kepada media, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan rasa kekecewaan partai terhadap manuver politik Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Jokowi kini disimpulkannya telah memilih jalan yang berbeda dengan pengusulan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari capres lainnya, Prabowo Subianto.
"Kami jujur saja sangat sedih. Kami enggak pernah meninggalkan Jokowi. Partai sudah memberikan semuanya kepada Pak Jokowi dan keluarga," kata Hasto.
Hasto mengakui, jika Jokowi meminta terlalu banyak kepada partai yang mengusungnya hingga menjadi presiden dua periode. Hasto juga menyinggung wacana jabatan tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga putusan Mahkamah Konstitusi.
"Namun apa yang diminta Jokowi bagi PDIP tetap kokoh terhadap jalan konstitusi. Ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi. Agar demokrasi tidak dikebiri, agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentang demokrasi," tandasnya.
Kepada awak media, Hasto membantah tuduhan bahwa pihaknya membuat manuver untuk menjegal Gibran sebagai cawapres. Justru dia mengkritisi perihal menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan syarat umur minimal capres-cawapres.
"Yang menjegal itu adalah ketika rekayasa hukum. Dilakukan ketika manipulasi kekuasaan dikedepankan," ujarnya selepas membuka Rakorda PDIP NTB di ballroom Lombok Raya Hotel Mataram.
Hasto yang dikenal santun ini menampik kalau sejumlah dinamika di DPR RI tentang hak angket maupun upaya di Mahkamah Kehormatan merupakan langkah menjegal.
Justru, Hasto malah menyindir balik upaya menggunakan alat kekuasaan untuk menuju panggung Pilpres 2024. "Kita tidak suka jegal-menjegal. Pemilu ini ada wasitnya. Tetapi ketika ambisi dikedepankan, kemudian Prabowo menggunakan bujuk rayu seperti itu, dan pengadaan alutsista juga food estate disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, maka rakyat pada akhirnya mencatat," sebutnya.
PDIP, kata Hasto, punya ideologi dalam berpartai maupun bertindak dalam melaksanakan perintah konstitusi. "Kami dilarang jegal-menjegal kami mengedepankan politik atas landasan etika moral yang baik," tambah dia.
Hasto juga menyebut komunikasi politik dengan kontestan pilpres lainnya dapat dilihat pada adu program dan gagasan. Pihaknya mengedepankan program-program yang mengedepankan kemanusiaan, Prabowo-Gibran sama sekali tidak memasukkan program berkaitan HAM di masa lalu misalnya. Ini bentuk komunikasi yang menampilkan bentuk diferensiasi antarpasangan calon.