Jakarta, Gatra.com - Hari Nugroho, menjadi satu dari puluhan pejabat eselon II yang dirotasi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada 21 Maret lalu. Heru merotasi Hari dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransen).

Banyak yang menyayangkan rotasi Hari Nugroho ketika itu, termasuk DPRD DKI Jakarta. Karena selama menjabat sebagai Kepala DBM, Hari dianggap banyak melakukan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti jalur pedestrian, flyover, underpass, hingga jembatan penyeberangan orang (JPO).

Meskipun demikian, jabatan sebagai Kadisnakertransen bukan bidang baru bagi Hari. Dari daftar ijazah formalnya, Hari merupakan lulusan sarjana geologi.

Selama tujuh bulan lebih, Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) DKI Jakarta itu sudah melakukan berbagai terobosan di Disnakertransen. Seperti pembuatan Perda Rencana Umum Energi Daerah yang sedang proses hingga mengadakan pelatihan kejuruan berdasarkan pontesi wilayah.

Pada Jumat (03/11/2023), Gatra berkesempatan melakukan wawancara dengan Hari Nugroho. Berikut petikannya:

Tren tenaga kerja asing mengalami kenaikan di Jakarta. Apa penyebabnya?
Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja, mendorong naiknya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Artinya penanaman modal investasi asing yang berkaitan dengan dengan masukya Tenaga Kerja Asing pada jabatan tenaga ahli seperti pada proyek kereta api cepat. Dengan adanya UU Cipta Kerja, investasi langsung naik. Proyek-proyek memerlukan tenaga kerja asing yang punya skil dan keahlian. Ini menjadi daya tarik sendiri bagi kota Jakarta.

Jakarta masih menjadi magnet, sehingga investor luar negeri dan Tenaga Kerja Asing semakin banyak di Jakarta?
Jakarta ke depan bukan lagi seperti ibukota negara, melainkan menjadi Daerah Khusus Jakarta. Kekhususan inilah yang harus kita isi dengan adanya kota jasa global. Nanti juga pasti akan banyak investasi juga ke jakarta. Tentunya juga kita harus persiapkan juga, toolsnya.

Bagaimana pengawasan Disnakertransen untuk mencegah masuknya TKA ilegal?
Tentunya di dalam kita melakukan pengawasan, adalah pengawasan secara umum. Tidak spesifik terhadap tenaga kerja asing saja. Jadi meliputi pemeriksaan upah, jaminan sosial, K3-nya. Terrmasuk pemeriksaan laporan tentang tenaga kerja asing ilegal. Dasar pemeriksaan tersebut berdasarkan dua hal, yaitu pengaduan masyarakat dan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Sejauh ini bagaimana temuan persoalan TKA dari laporan masyarakat?
Contoh ada temuan dari pengaduan masyarakat, yang biasanya itu yang lapor dari internal perusahaan sendiri justru. Dari perusahaan itu nggak kompak di dalam. Misalnya, komisaris dan direksinya. Salah seorang dari mereka ngadu ke kita. Pak di perusahaan saya itu kok ada direktur tenaga kerja asing sebagai Dirut. Padahal dia itu belum masuk akta ataupun peraturan perusahan. Ada salah satu direktur yang ngadu. Jadilah pengaduan masyarakat. Langsung kita tindak lanjuti. Kita panggilah. Kita turunkan pengawas ketenagakerjaan kita ke lapangan. Ke office tersebut. Ternyata benar ada dua orang yang belum dilengkapi dokumen yang sesuai prosedur.

TKA di DKI Jakarta paling banyak berasal dari negara mana?
Untuk mengakses data itu, masih kewenangannya dari Kemenaker. Kita nggak bisa akses langsung berapa jumlah TKA yang ada di Jakarta. Kita belum bisa akses, karena kewenanganya ada di Kemnaker. Kebetulan siang tadi ada pertemuan dengan pak Wamen (Kemenaker), kita mengadakan forum diskusi satu data. Artinya nanti kita sudah bisa akses datanya. Ini yang mungkin ke depan lebih baik.

Belakangan banyak terjadi persoalan hubungan industrial di sektor hospitality. Apa penyebabnya?
Kalau hubunangan industrial itu kan masalah pihak manajemen dengan pekerjanya, ada terjadi miss komunikasi atau miss manajemen. Mereka tidak ada kata sepakat. Artinya, mungkin dari sisi pekerja merasa dizolimi, masalah upahnya, masalah tunjangan atau lainnya tidak sesuai dengan perjanjian semula. Sehingga terjadi gesekan manajemen dan pekerjanya. Kita masuk ke sana, buat mediasi, dari perusahaan sama serikat pekerja atau pekerjanya. Sebagai mediator, kita tentu tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Tapi kita cari titik tengahnya. Kalau dua-duanya tetap tidak sepakat, kita beri anjuran, untuk menyelesaikan di pengadilan. Tapi biasanya kalau kita buat mediasi, mereka selesai. Karena kalau di pengadilan, kan pasti nyewa lawyer lagi. Jadi biaya juga. Makanya kalau kita mediasi, win win solution, ya sudah sepakat.

Kalau yang masalah di hotel Artotel Mangkuluhur, itu masalah hubungan industrial atau manajemen?
Itu masalah di manajemen. Itu kan sudah berganti manajemen pengelola hotel artotel mangkuluhur.

Bagaimana program Disnakertransen dalam mengurangi pengangguran di DKI Jakarta?
Kita melatih beberapa sekolah kejuruan sehingga orang yang non skil kita didik menjadi punya skil. Dapat sertifikat. Ini jadi pegangan dia untuk bisa kerja. Akhrinya diterima. Alhamdulillah, apa yang kita didik menjadi pekerja. Dari nganggur jadi bekerja.Itu yang menjadi target kita.

Apa keterampilan atau keahlian yang paling dibutuhkan di Jakarta dalam program pelatihan tersebut?
Jadi kalau kita bicara, selama ini kan pelatihan di BLK itu kan monoton. Lima wilayah itu kan hampir sama pelatihan kejuruannya. Kalau kita sekarang, kita sudah petakan, kita sudah buat namanya program unggulan. Jadi setiap wilayah itu kan harus berbeda. Kang nggak bisa disamakan di wilayah Jakarta Utara, sama Jakarta Pusat, sama materi pelatihannya. Kan beda karakteristiknya.

Maksudnya beda karakteristik?
Di Jakarta Utara itu adalah tempat-tempat lokasi pergudangan, pelabuhan, handling dan lainya. Masa sama dengan Jakarta Pusat. Masa pelatihan saja harus sama. Makanya kita kemarin sudah mapping, petakan, bahwasanya di utara itu harus punya, permintaan dari sana, pelabuhan handling, kemudian alat berat forklip. Berarti kita kejuruannya mengarah ke sana. Ada kejuruan forklip alat berat, ada digitalisasi untuk handling untuk bongkar muat. Itu yang kita buat di Jakarta Utara. Beda dengan Jakarta Pusat, banyak perkantoran dan perhotelan. Masa di sana harus ada otomotif. Berarti di sana apa, manajemen kantor, tata boga, tata graha, barista. Jadi setiap wilayah itu punya program unggulan.

Bagaimana pengaturan energi di DKI Jakarta?
Kita sekarang sedang mengurus Perda RUED (Rancangan Umum Energi Daerah), ini nanti jadi tools untuk pekerja kita itu nanti seperti apa ke depan. Roadmapnya. Untuk zero emmision kita kan harus terapkan renewble energy. Kita harus pasang PLTS di setiap rooftop, urusan mobil listrik, kita harus punya bengkel mobil listrik, SPKLU. Pokoknya banyak nanti kita masukkan ke RUED.