Jakarta, Gara.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang diketuai oleh Muhammad Rifky mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) guna memberikan dukungan penuh kepada Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan naskah asli UUD 1945.

Pada pertemuan tersebut, DPD RI mengajak Bamus Betawi agar berjuang bersama DPR dan MPR RI dalam menyelamatkan kembali naskah UUD 45. Eki Pitung, sapaan akrab M. Rifky, hadir didampingi oleh Anggota Majelis Adat Bamus Betawi, Ikhsan Nurdin Noorsi menegaskan untuk memberikan dukungan secara penuh.

"Sebagai bentuk dukungan kami, Bamus Betawi siap hadir pada 10 November 2023 bersama Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak agar MPR RI segera menggelar Sidang Istimewa dengan agenda tunggal, yaitu kembali pada UUD 45 naskah asli," ujar Ketua Umum Bamus Betawi, Eki Pitung, kepada Gatra.com, Jumat (3/11).

Eki Pitung yang mewakil Bamus Betawi mengajak DPD RI untuk mendorong penguatan Betawi di rancangan UU 29 Tahun 2007 dengan rencana dipindahkannya Ibu Kota Negara (IKN) atau saat Jakarta sudah tidak menjadi Ibu Kota.

Eki berharap saat itu terjadi suku Betawi dapat terus dipertahankan. Sebab, ia tidak ingin suku Betawi bernasib seperti suku Melayu di Singapura dan Aborigin di Australia.

"Kami minta arahan terkait hal tersebut. Kami tidak ingin setelah Jakarta tidak jadi Ibu Kota Negara, akan dijadikan kota internasional. Kami tak ingin hal itu malah menghilangkan suku Betawi nantinya," pinta dia.

Menanggapi hal itu, La Nyalla mengapresiasi Bamus Betawi untuk bergabung dengan Dewan Presidium Konstitusi dalam mendesak MPR RI menggelar Sidang Istimewa, dengan agenda tunggal kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

Mantan Ketua PSSI itu menjawab perihal kekhawatiran Bamus Betawi terkait Jakarta yang tak akan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Bagi LaNyalla, kesadaran untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah jawaban dari pertanyaan atas kekhawatiran tersebut.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan antara DPD RI dan Bamus Betawi dalam menjaga dan merawat anak bangsa linta etnis dan agama di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Mereka juga sepakat mengawal Pemilu 2024 jujur dan adil.