Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Karantina Indonesia (Kabarantin), Sahat M Panggabean menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Brazil, Carlos Favaro di Jakarta. Dengan agenda kerjasama bilateral khususnya terkait harmonisasi aturan dan protokol ekspor impor untuk komoditas pertanian dan perikanan kedua negara.

"Indonesia dan Brasil sama-sama beriklim tropis, sehingga memudahkan kolaborasi pengembangan baik di sektor pertanian dan perikanan," kata Sahat dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (1/11).

Menurut Sahat, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin komunikasi dengan negara lain, pihaknya menyambut baik kunjungan bilateral ini. Khususnya guna membahas fasilitasi perdagangan untuk komoditas pertanian dan perikanan.

"Harapannya, dengan kerjasama bilateral yang terjalin baik, dapat mengharmonisasi persyaratan karantina ekspor impor sehingga dapat memenuhi kebutuhan prioritas dengan cepat," ujar Sahat.

Pada kesempatan ini, Mentan Brasil menyampaikan kesiapan negaranya untuk mengimpor buah naga dan manggis untuk komoditas tumbuhan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis risiko terhadap komoditas unggulan hortikultura asal Indonesia.

Sedangkan untuk komoditas perikanan yang rutin diimpor saat ini berupa ikan hias. Brasil juga tengah melakukan persiapan impor untuk komoditas hewan berupa gelatin, pakan hewan kesayangan, dan vaksin dari Indonesia.

"Sesuai tugas yang diemban dari Presiden Brasil, Luiz Inaco Lula da Silva, kami terus meningkatkan relasi diplomasi dengan negara sahabat, termasuk Indonesia," ucap Carlos Favaro.

"Inilah saat yg penting untuk menetapkan suatu geopolitik baru di dunia, secara khusus dengan Asia dan Timur Tengah," tambahnya.

Pada kesempatan ini, Carlos yang hadir bersama jajarannya juga membahas hasil analisis risiko untuk rencana ekspor apel, jeruk, dan anggur dari Brasil ke Indonesia. Hal yang sama juga dibahas terkait rencana importasi sapi asal Brasil yang telah disepakati protokol kesehatan dan aturan karantinanya. Saat ini sudah dalam tahap akhir, sedang dilakukan penilaian dan menunggu SK Mentan terkait unit usaha yg disetujui.