Jakarta, Gatra.com - Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi BTS 4G.

"Menyatakan terdakwa Irwan Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang," ucap JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Irwan dinilai terbukti melanggar dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jika Irwan tidak dapat membayar denda sebesar Rp 250 juta tersebut, jaksa menuntut agar ia mendapat tambahan pidana berupa tambahan masa penahanan selama tiga bulan penjara.

"Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar," kata jaksa lagi.

Jika Irwan tidak bisa membayarkan uang pengganti ini maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum, harta dan kekayaannya akan disita negara dan dilelang untuk memenuhi pidana yang dijatuhkan. Namun, jika harta dan kekayaannya tetap tidak mencukupi, jaksa menuntut agar Irwan mendapat pidana subsider berupa penambahan masa tahanan selama tiga tahun.

Dalam persidangan, JPU juga menyampaikan permohonan agar majelis hakim dapat menetapkan Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Jaksa menilai, ada beberapa keterangan Irwan yang secara signifikan membuat terang kasus ini, seperti memperjelas aliran-aliran dana kepada beberapa pihak, antara lain Komisi I DPR, BPK RI, dan melalui Dito Ariotedjo.

"Memohon kepada majelis hakim agar terdakwa Irwan Hermawan mendapatkan apresiasi dengan ditetapkan menjadi saksi pelaku atau justice collaborator," ucap JPU.

Ketua majelis hakim, Dennie Arsan Fatrika menyampaikan, Irwan Hermawan dan penasehat hukumnya akan memiliki kesempatan untuk membacakan pembelaan mereka dalam sidang minggu depan, Senin (06/11).

Selain Irwan Hermawan JPU juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lain dalam kasus perkara yang sama. Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali dituntut enam tahun penjara dengan denda Rp 500 juta. Jika pembayaran denda tidak terpenuhi, Mukti Ali dituntut masa penjara tambahan selama enam tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak dituntut 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Jika pembayaran denda tidak terpenuhi, Galumbang dituntut masa penjara tambahan selama satu tahun.

Selain Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Mukti Ali yang mendengarkan tuntutannya hari ini, tiga terdakwa lainnya, yaitu Mantan Menkominfo, Johnny Gerard Plate, Dirut Bakti, Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto sudah lebih dahulu mendengar tuntutan mereka pada Rabu (25/10).

Mantan Menkominfo, Johnny Gerard Plate dituntut 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Plate juga diminta untuk membayarkan uang pengganti sebesar Rp 17,8 miliar. Jika tidak terpenuhi, Plate dituntut masa penjara tambahan selama 7,5 tahun.

Anang Achmad Latif dituntut 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Anang juga diminta untuk membayarkan uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Jika tidak terpenuhi, Anang dituntut masa penjara tambahan selama 9 tahun.

Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Jika uang denda ini tidak dapat dibayar, Yohan dituntut masa pidana tambahan selama 3 bulan penjara.

JPU juga menuntut Yohan untuk membayarkan uang pengganti sebesar Rp399.992.400,00. Jika Yohan tidak dapat membayar, ia dituntut masa penjara tambahan selama tiga tahun.

Selain enam terdakwa yang sudah mendengarkan tuntutannya, masih ada beberapa tersangka lain yang masih diproses hukum dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp8 triliun.

Beberapa tersangka ini antara lain, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan; Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti Kominfo, Elvano Hatorangan; Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan; dan Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza; Staf Ahli Kominfo, Walbertus Natalius Wisang, Edward Hutahaean, dan Sadikin Rusli.